Breaking News:

Buntut Bebasnya Bos BPR Legian, Jaksa Ajukan Kasasi ke MA

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kasasi diajukan buntut dari diputus bebasnya bos BPR Legian

Penulis: Putu Candra
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Tribun Bali/Putu Candra
Kasi Pidum Kejari Denpasar, I Wayan Eka Widanta. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Kasasi diajukan buntut dari diputus bebasnya bos BPR Legian, Titian Wilaras dari tindak pidana Perbankan.

Demikian disampaikan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, I Wayan Eka Widanta saat dikonfirmasi, Senin (21/12/2020). 

Kendati putusan majelis hakim melenceng jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu 12 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar subsidair enam bulan kurungan, Eka mengatakan menghormati putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa Titian Wilaras. 

Baca juga: Banyak Bermasalah, 2021 Inspektorat Klungkung Fokus Benahi Tata Kelola BUMDes

Baca juga: Jejak Kebo Iwa Desa Adat Bedha Tabanan hingga Kini Dibangun Patung Setinggi 21,45 Meter

Baca juga: Dua Kecelakaan Terjadi di Wilayah Denpasar, Petugas Sebut Korban Alami Luka Ringan

Terkait kasasi yang diajukan, Kata Eka, jaksa sudah berkoordinasi dan diputuskan melakukan upaya kasasi ke Mahkaman Agung (MA).

"Iya sudah resmi kasasi. Selanjutnya jaksa akan menyusun memori kasasi untuk dikirimkan ke MA melalui PN Denpasar," jelasnya. 

Diberitakan sebelumnya, majelis hakim pimpinan Angeliky Handajani Day mengabaikan seluruh pertimbangan jaksa Bagus Putu Swadharma Diputra.

Dalam amar putusan majelis hakim menyatakan, bahwa terdakwa Titian Wilaras tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan.

Baca juga: Menengok Eks Galian C Klungkung yang Bakal Jadi Pusat Kebudayaan Bali, Dulunya Lokasi Prostitusi

Baca juga: 25 Warga dan Linmas Desa Dangin Puri Denpasar Ikut Simulasi Pemadaman Kebakaran

Baca juga: Penerima Jaring Pengaman Sosial di Tabanan Bertambah 15 Ribu, Salah Satu Indikator Terdampak Pandemi

Sebagaimana dakwaan Pasal 50 A UU RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. 

Diungkap dalam surat dakwaan jaksa, perbuatan yang dilakukan terdakwa selama periode Agustus 2017 hingga Oktober 2018 bertempat di BPR Legian di Jalan Gajah Mada Nomor 125 – 127 Denpasar, terdakwa selaku PSP sekaligus komisaris utama BPR Legian dengan sengaja memerintahkan komite yang terdiri dari saksi Indra Wijaya (Direktur Utama), saksi Ni Putu Dewi Wirastini (Direktur Kepatuhan), saksi I Gede Made Karyawan (Kepala Bisnis), saksi Andre Muliya (HR dan GA manajer), dan saksi Putu Ayu Junita Sari (supervisior operasional) untuk melakukan transfer atau setoran dana milik BPR Legian kepada terdakwa dan atau kepada pihak lain yang ditunjuk untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved