Bangunan Fisik RSD Mangusada Rampung, PUPR Badung Akui Kurang Anggaran Rp 105 M untuk Penyempurnaan

Suamba menambahkan, untuk tahap pertama yakni pembangunan fisik diakui sempat molor sekitar sebulan.

Suamba mengatakan, molornya pembangunan gedung baru dipengaruhi oleh pandemi covid-19.

"Karena situasi covid-19 kemarin, bayar termin kita tidak bisa. Selain itu, waktu covid-19 nika tenaga kerja kan sempat tidak boleh balik (kebijakan di rumah saja, red). Tapi ini molornya cuma sebulan saja," katanya.

Untuk diketahui Pemkab Badung sedang membangun gedung baru di RSD Mangusada untuk meningkatkan pelayanan.

Gedung baru yang dibangun adalah Gedung D, F, dan G RSD Mangusada. Gedung D rencananya akan digunakan untuk poliklinik dengan sistem klaster dan ruang rawat inap kelas II dan kelas I.

Sementara Gedung F rencana dimanfaatkan untuk pusat onkologi pelayanan khusus kanker, ruang pelayanan eksklusif seperti pelayanan bayi tabung dan ruang khusus rawat anak.

Sedangkan Gedung G, rencana menjadi pusat pelayanan cuci darah, juga pusat manajemen, untuk pendidikan dan pengembangan, dapur serta laundry.

Sebelumnya Dirut RSD Mangusada dr I Ketut Japa,  tidak banyak memberikan komentar terkait rampungnya gedung tersebut.

Bahkan pihaknya belum mengetahui kapan gedung tersebut akan digunakan atau dioperasikan.

Baca juga: Siap Diuji Coba, Laboratorium RSD Mangusada Akan Digunakan Mendeteksi Keberadaan Covid-19

"Bangunan fisik memang sudah selesai, tinggal listrik, telepon, AC, air, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)  yang belum, masih berproses," ungkapnya

Mantan Kasi Humas SIM Rekam Medik RSUD Mangusada itu pun berharap gedung baru bisa beroperasi sesuai target yang ditetapkan.

Bagaimana pun, katanya, dengan selesainya pembangunan gedung baru itu akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami memang belum memastikan karena seperti saya sampaikan untuk listrik, telepon AC, air dan IPAL pemasangannya butuh waktu. Semoga Januari-Februari 2021 bisa dikebut, sehingga paling tidak Februari akhir bisa selesai," katanya.

Pihaknya  pun mengakui terkait pembangunan tersebut terus berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

 Pasalnya  PUPR yang mempunyai hak atau  leading sector terhadap proyek tersebut.

 'Kalau kami kan hanya menerima setelah jadi saja, namun ," imbuh dr Japa. (*)