19 Desa di Tabanan Dilalui Jalan Tol, Ada Warga Resah Hingga Stres Rumahnya Terdampak

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Sebanyak 19 desa di Kabupaten Tabanan, Bali, menjadi jalur Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi.

Hanya saja saat ini prosesnya masih dalam tahap Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan di sepanjang jalur tersebut.

Pihak konsultan saat ini sedang menentukan titik koordinat yang akan segera disetujui oleh pimpinan daerah.

Namun, di sisi lain, sejumlah warga yang rumahnya menjadi titik koordinat atau menjadi jalur jalan tol tersebut justru ada yang gelisah, resah, hingga stres.

Baca juga: Penemuan Mayat di Ruas Jalan Tol, Korban Jatuh saat Lompati Guard Rail

Baca juga: 19 Desa Akan Dilalui Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Ada Warga yang Resah padahal Belum Penentuan Lokasi

Baca juga: Bali Bakal Punya Jalan Tol Baru, Koster dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Tinjau Lokasi

Menurut data yang berhadil diperoleh dari Dinas PUPRPKP Tabanan, 19 desa tersebut tersebar di tujuh kecamatan yang ada di Tabanan.

Rinciannya, untuk di Kecamatan Marga yakni Desa Selanbawak, Desa Marga, Desa Marga Dauh Puri, dan Desa Tegal Jadi.

Kemudian di Kecamatan Tabanan di antaranya adalah Desa Warnasari dan Desa Buahan.

Di Kecamatan Penebel ada di Desa Riang Gede, dan di Kecamatan Kerambitan di antaranya Desa Batuaji, Desa Sembung Gede, serta Desa Timpag.

Selanjutnya, di Kecamatan Selemadeg Timur di antaranya Desa Megati dan Desa Gadungan.

Di Kecamatan Selemadeg di antaranya Desa Selemadeg dan Desa Bajera Utara.

Kemudian di Kecamatan Selemadeg Barat ada lima desa di antaranya Desa Antosari, Desa Bengkel Sari, Desa Lumbung, Desa Lalanglinggah, dan Desa Selabih.

"Sampai saat ini masih belum ada keputusan jalurnya dimana saja karena itu masih dilakukan tahap FS (feasibility study) oleh konsultan jadi belum penlok (penentuan lokasi)," kata Kabid Bina Marga, Dinas PUPRPKP Tabanan, I Gde Partana, Jumat (8/1/2021).

Menurutnya, jumlah sebanyak 19 desa di tujuh kecamatan yang ada di Tabanan adalah yang kemarin diundang untuk pembahasan oleh tim konsultan serta pihak Pemerintah Provinsi Bali.

Setelah tahap FS ini selesai akan dilanjutkan dengan Penlok atau DED (Detail Engineering Design) yang kewenangannya ada di gubernur dan bupati.

"Untuk di lapangan prosesnya baru dari konsultan yang melakukan survey ke lokasi untuk FS. Untuk DED menyusul nantinya, kira-kira ada sekitar 5 sampai 6 pembahasan lagi," tandasnya.