Pendaftaran BSP Denpasar Rp 1 Juta per Orang Mulai 18 Januari 2021, Ada 3.000 Kuota Penerima

Pihaknya mengatakan perbaikan data ini dilakukan paling lambat tanggal 13 Januari, dan hingga kini diakui sudah 200 orang lebih yang diketahui telah berupaya melakukan perbaikan. 

"Kita berharap desa segera melakukan perbaikan DTKS mengingat data ini sangat diperlukan. Karena sekarang berhubungan dengan bantuan apapun, sumbernya pasti DTKS. Dan DTKS ini yang bisa melakukan perbaikan adalah dari desa, melalui hasil Musdes/Muskel. Sebab pada sistem juga diminta mengunggah bukti hasil Musdes/Muskelnya," ungkap dia.

Dana Rp 100 Miliar untuk Pembangunan Pertanian Bali

Kementerian Pertanian (Kementan) RI menggelontorkan dana senilai Rp 100 miliar untuk pembangunan sektor pertanian di Bali.

Dana tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Rp 97.608.425.000; dana alokasi khusus bidang pertanian Rp 1.068.353.000; dan dana bagi hasil cukai tembakau Rp 1.323.222.000.

"Alokasi anggaran Tahun 2021 ini meningkat lebih dari 30 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Ida Bagus Wisnurdhana dalam siaran persnya yang diterima Tribun Bali, Rabu (13/1/2021).

Menurutnya, alokasi dana tersebut sesuai usulan dan proposal Gubernur Bali kepada Menteri Pertanian RI melalui surat Nomor 913/32756/Sekret/Distan Pangan.

Selain itu, dana tersebut bisa didapatkan tidak terlepas dari koordinasi yang baik Pemprov Bali dengan kementerian/lembaga terkait di pusat.

Tak hanya itu, dana ini digelontorkan sebagai bentuk penghargaan Kementan RI atas keberhasilan program pembangunan sektor pertanian di Provinsi Bali, khususnya saat pandemi Covid-19.

Ia menuturkan, dari hasil pra musyawarah pembangunan pertanian Kementan RI pada pertengahan tahun 2020 rencana program pembangunan pertanian provinsi Bali dinilai relevan, khususnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dimasa pandemi Covid-19.

Sementara, lokasi anggaran APBN tahun 2021 sebesar Rp 100 miliar tersebut akan digunakan untuk pengembangan komoditas unggulan Bali berupa tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; pengembangan infrastruktur pertanian dengan sistim padat karya; dan bantuan peralatan dan mesin pertanian untuk efesiensi usahatani.

Selain itu, juga akan dipakai untuk fasilitasi untuk pemberdayaan peternakan rakyat; stimulus untuk optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengembangan cadangan pangan masyarakat serta fasilitasi sub sektor hilir, yaitu pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil. 

Dijelaskan Wisnurdhana, Pemprov Bali melalui visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru, menempatkan pembangunan pertanian sebagai salah satu bidang prioritas diantara lima bidang prioritas lainnya. Misi yang ditetapkan yakni penyediaan pangan yang memadai dari produksi lokal untuk krama Bali, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan pendapatan petani.

Secara spesifik, kata Wisnurdhana, Bali pada 2021 ini akan lebih fokus pada program percepatan pembangunan perekonomian. Hal ini didukung dengan pengembangan pertanian Bali dari hulu sampai hilir dan percepatan implementasi sistem pertanian menuju pulau organik.

Berbagai produk hukum telah disiapkan dalam mengimplementasikan program tersebut, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.

Selain itu juga terdapat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali; Pergub Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi; Pergub Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dana Penguatan Modal; dan Pergub Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali sebagai Taman Gumi Banten, Usada dan Penghijauan. (*)

* Artikel ini telah mengalami perubahan pada istilah BLT Denpasar menjadi BSP Denpasar untuk memberikan informasi yang lebih akurat.