Berita Bali

Besok, PPKM Mikro Mulai Diterapkan di Bali, Basisnya Berada di 1.495 Desa Adat

Rentin menuturkan, dalam Instruksi Mendagri Nomor 03 tahun 2021, sudah ditunjuk lima wilayah prioritas dalam memberlakukan PPKM mikro di Bali

Tribun Bali/Noviana Windri
Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, I Made Rentin saat ditemui Tribun Bali beberapa waktu lalu 

Laporan Jurnalis Tribun Bali I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di tahap ketiga.

PPKM mikro ini dilaksanakan mulai 9 sampai 22 Februari 2021.

Kepala Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali, I Made Rentin mengatakan, pelaksanaan PPKM mikro ini dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 03 tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.

"Nah itu dah kan (PPKM) mikro berlaku 9 sampai tanggal 22 (Februari 2021).

Tindaklanjuti Instruksi Mendagri, PPKM Mikro Bakal Digelar Mulai Besok di Jembrana Bali

Mikro itu asumsinya (atau) breakdown-nya berbasis desa," kata Rentin saat dihubungi Tribun Bali, Senin 8 Februari 2021.

Rentin menuturkan, dalam Instruksi Mendagri Nomor 03 tahun 2021, sudah ditunjuk lima wilayah prioritas dalam memberlakukan PPKM mikro di Bali.

Kelima wilayah itu yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan dan Klungkung.

"Kemudian oleh Pak Gubernur, kabupaten di luar lima itu tetap melaksanakan PPKM berbasis mikro tetapi yang dipakai acuan zona merah dan orange di tiap desa.

Kita kan punya data breakdown per desa zonasinya, itu detailnya nanti dalam surat edaran diatur," kata Rentin yang juga sebagai Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali itu.

Rentin mengungkapkan, pelaksanaan PPKM di Bali basisnya berada di 1.495 desa adat.

Dalam upaya mendanai pelaksanaan PPKM itu, Pemprov Bali mencairkan dana BKK lebih awal sebesar Rp 100 juta.

"Tadi malam Pak Kadis PMA juga sudah dipanggil.

Pak Sekda sudah menjanjikan juga di dalam rapat Muspida. Minggu ini diupayakan final.

Sebelum akhir Februari jadi bantuan keuangan khusus (BKK) desa adat itu, Rp 100 jutanya itu untuk desa adat bagi yang melaksanakan PPKM mikro, Rp 50 jutanya prioritas untuk penanganan COVID-19," jelas Rentin

PPKM Mikro di Bali Diterapkan Mulai Besok, WFH Dilonggarkan Hingga 50 Persen

Sementara bagi desa adat yang sudah berada di zona hijau, dana tersebut bisa fokus dialokasikan sebagaimana mestinya.

"Rp 100 juta yang dicairkan ini untuk men-support Satgas Gotong Royong di desa adat supaya menggeliat kembali," terangnya.(*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved