Breaking News:

Berita Gianyar

Polemik Tanah Pasar Umum Gianyar Bali, Desa Adat Gianyar Utamakan Dialog Daripada Konfrontasi

Desa Adat Gianyar sangat terbuka ruang melakukan dialog. Tak ada keinginan desa adat gianyar melakukan konfrontasi

Tribun Bali/Wayan Eri Gunarta
Prajuru Desa Adat Gianyar memberikan keterangan pers di Pura Puseh , Desa Adat, Gianyar, Rabu 17 Februari 2021 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Meskipun didesak untuk menggugat Pemkab Gianyar ke Pengadilan Negeri (PN) Gianyar terkait dimasukkannya tanah Pasar Umum Gianyar dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Desa Adat Gianyar tetap memilih jalan dialog.

Sebab, mereka ingin persoalan ini selesai secara damai atau tanpa ada pihak yang kalah atau menang. 

Jro Bendesa Adat Gianyar, Dewa Made Swardana didampingi semua prajuru Desa Adat Gianyar di Wantilan Pura Puseh Gianyar, Rabu 17 Februari 2021 sore mengatakan, terkait perlindungan hukum ke Polda Bali selaku lembaga hukum.

Tak ada lain tujuannya, kata dia, supaya aparat Polda mengetahui permasalahan di desa adat, upaya mendapatkan perlindungan hukum seadilnya, dan pihaknya berharap, mohonkan pada yang terhormat Kapolda Bali untuk bisa memediasi persoalan ini.

"Kami ingin membangun dialog dengan Pemda. Karena cara ini yang kami rasa terbaik. Desa Adat Gianyar sangat terbuka ruang melakukan dialog. Tak ada keinginan desa adat gianyar melakukan konfrontasi," ujarnya.

"Kalau saja dilaksanakan dengan musyawarah, saya kira akan tuntas permasalahan ini. Kalau sampai ke upaya hukum, pasti ada menang ada kalah, meninggalkan jejak tidak baik bagi kedua pihak," ujarnya.

Baca juga: Polemik Tanah Pasar Umum Gianyar Berlanjut, Bendesa Gianyar Kembali Dikritik Warganya

Baca juga: Musim Hujan Rusak Saluran Irigasi, 500 Hektare Sawah di Gianyar Bali Terancam Tak Bisa Tanam Padi

Diapun meminta semua krama untuk berhati-hati mengomentari persoalan ini.

Sebab apa yang dilakukan, telah berdasarkan kesepakatan prajuru, terdiri dari Bendesa, Saba Desa, kelian banjar dan pengemong paruman adat (PPA) Desa Adat Gianyar

"Terkait polemik yang ada, kami tak akan banyak tanggapi. Yang jelas, kami melaksanakan ketentuan aturan yang ada. Tidak ada melaksanakan keinginan pribadi. Setiap langkah pasti berdasarkan paruman," ujarnya.

"Kita harapkan semua pihak baik krama, maupun pejabat untuk berhati-hati memberikan statemen. Kalau selaku krama, lakukan dalam paruman, tidak disampaikan di jalanan. Kalau selaku pejabat, lakukan tugas dan fungsi sesuai aturan. Yang jelas semua pejabat punya fungsi melakukan mediasi. Semestinya bisa untuk membangun dialog. Karena dengan penyampaian dialog dengan kedewasaan berpikir, pasti akan ada solusi," tandasnya. 

Halaman
123
Penulis: I Wayan Eri Gunarta
Editor: Noviana Windri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved