Setelah Putus Kerjasama,Pemkab Tabanan Akan Dapat 3 Sumber Pajak dari Pengelola DTW Ulundanu Beratan

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - DTW Ulundanu Beratan akhirnya resmi putus kontrak kerjasama dengan Pemkab Tabanan mulai Januari 2021 ini.

Meskipun putus kontrak kerjasama, dan harus merelakan kehilangan retribusi sekitar Rp 6,5 Miliar dari DTW Ulundanu Beratan, ternyata kedepannya Pemkab Tabanan akan memperoleh lebih banyak setoran.

Sebab, sejak diputus DTW akan menyerahkan 10 persen pajak restoran, 20 persen pajak retribusi tiket masuk, dan 25 persen pajak retribusi parkir.

Menurut Manager Operasional DTW Ulundanu Beratan, I Wayan Mustika menyatakan, kerjasama antara Pemkab Tabanan dengan DTW Ulundanu Beratan telah berakhir sejak 31 Desember 2020.

Baca juga: Per Januari 2021, DTW Ulundanu Beratan Putus Kontrak Kerjasama dengan Pemkab Tabanan

Praktis kedepannya pengelolaannya Ulundanu Beratan akan dilakukan secara mandiri oleh Gebog Pesatakan atau pengempon pura setempat.

"Sudah berakhir (kerjasama) sejak 31 Desember 2020 kemarin," kata Mustika saat dikonfirmasi, Rabu 17 Februari 2021.

Mustika selanjutkan, jika dulu sebelum putus kontrak ada 26 persen dari pendapatan atau nilainya sekitar Rp 6.5 Miliar setiap tahunnya.

Dan kerjasamanya dengan Pemkab Tabanan sudah lama sejak 2006 lalu atau sejak 15 tahun lalu.

Namun, kedepannya akan tetap menyetor kontribusi tiga bidang pajak yakni 10 persen pajak restoran, 20 persen pajak retribusi tiket masuk serta 25 persen pajak retribusi parkir.

Jika dihitung secara kasar dan jika situasi normal seperti sebelum pandemi, dengan pemutusan kerjasama ini Pemkab Tabanan akan memperoleh tambahan sekitar Rp 500 juta atau sekitar Rp 7 Miliar setahun dibandingkan saat kerjasama.