Breaking News:

Berita Tabanan

Kasus Korupsi LPD Sebabkan Kerugian Negara Rp 2 Miliar, Kejari Tabanan Bali Tetapkan 2 Tersangka

Dua kasus tersebut diantaranya adalah terkait penyalahgunaan dana LPD Desa Adat Belumbang, Kecamatan Kerambitan serta LPD Desa Adat Batungsel, Kecamat

Tribun Bali/Made Prasetia Aryawan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan menggelar konferensi pers terkait dua perkara kasus korupsi dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Ruang Pertemuan Kejari Tabanan, Selasa 2 Maret 2021. IMK saat digiring ke mobil tananan untuk dibawa ke Polres Tabanan. 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan menggelar konferensi pers terkait dua perkara kasus korupsi dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Ruang Pertemuan Kejari Tabanan, Selasa 2 Maret 2021.

Dua kasus tersebut diantaranya adalah terkait penyalahgunaan dana LPD Desa Adat Belumbang, Kecamatan Kerambitan serta LPD Desa Adat Batungsel, Kecamatan Pupuan.

Dari dua kasus tersebut, para tersangka telah terbukti menyalahgunakan pengelolaan dana LPD senilai Rp 2 Miliar lebih. 

Dan saat ini, pihak Kejari Tabanan sedang mendalami kasus dugaan korupsi di LPD Desa Adat Sunantaya, Kecamatan Penebel, Tabanan.

Bahkan, tahap penanganan sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait kasus penyalahgunaan kredit pada LPD tersebut dari tahun 2007 hingga tahun 2015 lalu.

Baca juga: Buntut Penetapan Tersangka Dalam Dua Perkara Korupsi LPD Gerokgak Bali, Penyidik Periksa Para Saksi

Baca juga: Kejari Klungkung Minta Keterangan 10 Warga, Tindaklanjuti Kasus Laporan Pertanggungjawaban LPD Ped

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tabanan, Ida Bagus Putu Widnyana mengatakan, pada triwulan pertama di tahun 2021 ini pihak Kejaksaan Negeri Tabanan menangani dua perkara kasus korupsi dana Lembaga Perkreditan Desa di Tabanan.

Pada LPD Batungsel, Kecamatan Pupuan, telah menetapkan petugas keliling bernama I Made Kertayasa sebagai tersangka sejak September 2020 lalu.

Kasus ini sebenarnya terungkap pasca ditetapkan tersangka, hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat  Tabanan  pada  Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Batungsel, Kecamatan Pupuan dari tahun 2009 hingga tahun 2017 adalah senilai Rp 913.022.743. 

"Jadi tersangka ini adalah sebagai petugas keliling yang kerap mengambil tabungan ke nasabah kemudian disetorkan ke LPD," kata IB Wiadnyana didampingi Kasi Intel Kejari Tabanan, Pande Mahaputra, Selasa 2 Maret 2021. 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan menggelar konferensi pers terkait dua perkara kasus korupsi dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Ruang Pertemuan Kejari Tabanan, Selasa 2 Maret 2021. IMK saat digiring ke mobil tananan untuk dibawa ke Polres Tabanan.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan menggelar konferensi pers terkait dua perkara kasus korupsi dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Ruang Pertemuan Kejari Tabanan, Selasa 2 Maret 2021. IMK saat digiring ke mobil tananan untuk dibawa ke Polres Tabanan. (Tribun Bali/Made Prasetia Aryawan)

Dia menceritakan, kasus ini sebenarnya mulai terungkap pada tahun 2017.

Berdasarkan laporan warga waktu itu, masyarakat sudah tak bisa melakukan penarikan uang di LPD tersebut sehingga muncul kecurigaan disalahgunakan dan akhirnya melaporkannya ke Kejari Tabanan.

Ternyata, setelah dilakukan penyelidikan kemudian ditingkatkan ke penyidikan, tersangka ini memang sudah ‘bermain’ sejak tahun 2009 hingga tahun 2017 lalu.

"Kasusnya memang cukup lama, karena memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dan juga harus menunggu hasil audit dari Inspektorat Tabanan serta barang bukti yang cukup. Intinya kasus ini terungkap pada 2017 lalu karena masyarakat mengeluhkan tak bisa melakukan penarikan dana," ungkapnya.

Selanjutnya, pada 15 Februari 2021 tim penuntut umum telah menyatakan berkas penyidik lengkap.

Selasa 2 Maret 2021 hari ini proses tahap II telah dilaksanakan dan Tim penuntut umum mulai hari ini dilakukan penahanan terhadap tersangka yang dititip di ruang tahanan Polres Tabanan selama 20 hari kedepan. 

"Ancaman hukumannya 5 tahun penjara atau lebih. Selanjutnya kita akan melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tipikor Denpasar," katanya. 

Baca juga: UPDATE Kasus Korupsi LPD Gerokgak Buleleng, Kejati Bali Tetapkan Pengurus & Karyawan Jadi Tersangka

Baca juga: LPD se-Bali Alami Penurunan Aset hingga 3 Persen Imbas Pandemi Covid-19

Untuk kasus kedua, kata dia, menangani pidana korupsi pengelolaan Dana LPD Desa Adat Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Tabanan.

Satu orang telah ditetapkak tersangka yakni Sekretaris LPD Belumbang, I Wayan Sunarta sejak tgl 23 Februari 2021 lalu. 

Sejak saat itu, sudah diterbitkan surat perintah penyidikan khusus dan telah memeriksa 13 orang saksi secara maraton.

Selanjutnya tinggal melakukan pemeriksaan ahli yakni auditpr LPD. 

Dalam proses penyidikan ini, oleh tim auditor yakni Inspektorat Tabanan kerugian negara mencapai Rp 1.101.976.131,92 (1.1 Miliar lebih).

Namun, pihaknya menyatakan masih lebih intensif melakukan pengembamgan karena diduga tak hanya satu orang tang tersangkut kasus ini melainkan lebih.

"Kita masih terus kembangkan kasusnya ini karena diduga pelakunya lebih dari satu orang. Kemudian kerugian negara yang diakibatkan juga sangat signifikan sehingga kami masih terus kembangkan lagi," janjinya.

Kejari Tabanan Bidik Kasus Pinjaman Kredit LPD Sunantaya

Kasi Pidsus Kejari Tabanan, Ida Bagus Widnyana mengatakan, selain melakukan penanganan dua perkara tersebut, tim penyelidikan juga sedang bekerja melakukan penyelidikan perkara dugaan korupsi di LPD Sunantaya terkait dengan dugaan penyalahgunaan desa adat sunantaya. 

Adalah dugaan pinjaman kredit. Berdasar hasil penyelidikan, pada hari ini 2 maret 2021 proses penyelidikan sudah ditingkatkan ke proses penyidikan.

"Di LPD Sunantaya masih kami terus lakukan pengembangan terkait kasus pinjaman kreditnga," tandasnya.

Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Noviana Windri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved