Breaking News:

Berita Tabanan

Ketua Komisi I DPRD Tabanan Menekankan Pemilihan Bendesa Harus Sesuai Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019

I Putu Eka Putra Nurcahyadi menekankan agar pelaksanaannya tetap berpedoman terhadap landasan Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

tribun bali/komang agus aryanta
Ilustrasi - Ketua Komisi I DPRD Tabanan Menekankan Pemilihan Bendesa Harus Sesuai Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Pemilihan Desa Adat Bedha, Tabanan, Bali, kini menjadi perhatian publik.

Tak terkecuali oleh Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi.

Ia menekankan agar pelaksanaannya tetap berpedoman terhadap landasan Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

"Sementara saya belum mengikuti. Tapi tentunya pelaksanaannya tetap mengikuti landasan Perda 04 tahun 2019," tegas Eka Nurcahyadi saat dikonfirmasi, Senin 29 Maret 2021.

Baca juga: Miliki Aset LPD Miliaran & Bangunan Krematorium, Jabatan Bendesa Adat Bedha Jadi Incaran Tokoh Desa

Baca juga: Bendesa Kuta Senang Jadi Next Green Zone, Tiga Zona Hijau di Bali Dievaluasi Tiap Dua Pekan

Baca juga: Pemkot Denpasar Akan Lakukan Vaksinasi untuk 1100 Rohaniwan, Bendesa dan Seniman

Eka melanjutkan, maksud dari mengikuti Perda Bali nomor 4 Tahun 2019 yaitu musyawarah mufakat.

Sehingga, tidak ada pemilihan Bendesa Adat seperti demokrasi modern atau pungut suara.

"Yang jelas perwakilan untuk melakukan musyawarah mufakat misalnya dari kelian banjar adat," imbuhnya.

Disinggung mengenai periode menjabat sesuai Perda, politikus asal Desa Batannyuh, Kecamatan Marga ini menyatakan untuk periodenya sudah ada dalam aturan.

Namun, setelah beturut-turut dua kali menjabat bisa juga menjabat lagi sesuai dengan berdasarkan pemintaan masyarakat.

"Artinya jika sudah dua kali, selanjutnya masih bisa sesuai dengan permintaan masyarakat," jelasnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved