Bom Bunuh Diri

KAHMI Bali: Tangkal Radikalisme Melalui Hukum, Ekonomi dan Literasi Keagamaan yang Rasional

Umar menyampaikan pandangannya itu menanggapi serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada Minggu 28 Maret 2021.

Editor: DionDBPutra
Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Umar Ibnu Alkatab. Umar mengharapkan pemerintah menangkal radikalisme secara komprehensif melalui penegakan hukum yang adil, akses ekonomi yang merata, dan literasi keagamaan yang rasional. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Koordinator Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Bali Umar Ibnu Alkatab mengharapkan pemerintah menangkal radikalisme secara komprehensif melalui penegakan hukum yang adil, akses ekonomi yang merata, dan literasi keagamaan yang rasional.

"Kami dari KAHMI menyampaikan rasa empati kepada para korban dan mengutuk tindakan yang tak berakhlak tersebut," kata Umar dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun Bali di Denpasar, Selasa  malam 30 Maret 2021.

Umar menyampaikan pandangannya itu menanggapi serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada Minggu 28 Maret 2021 sekitar pukul 10.20 Wita.

Umar yang juga Kepala Perwakilan Ombudsman Bali itu menjelaskan, pemerintah harus menangkal radikalisme melalui kebijakan yang komprehensif, karena terorisme itu bisa bersumber dari masalah hukum, ekonomi, dan pendidikan.

"Hukum harus ditegakkan dengan adil, jadi hukum harus tajam ke bawah, juga tajam ke atas. Selain itu, akses ekonomi juga harus merata, sehingga menciptakan suasana politik yang kondusif," kata alumnus HMI Cabang Bulaksumur, Yogyakarta itu.

Baca juga: Densus 88 Tangkap Tiga Perempuan yang Diduga Berperan Sebagai Motivator Aksi Teror

Baca juga: Bahaya Radikalisme, Perkuat Arus Tengah dalam Masyarakat Multikultural

Menurut Umar, KAHMI Bali akan berusaha menjadi minoritas kreatif di Bali dengan tetap membangun solidaritas kebangsaan sebagai karakter khas kader HMI dan KAHMI yang inklusif dalam berinteraksi dengan sesama anak bangsa.

"Langkah yang juga penting dilakukan pemerintah adalah mengembangkan literasi keagamaan yang bersifat rasional. Dalam aspek inilah, KAHMI Bali akan bersinergi dengan jajaran pemerintah dan komunitas masyarakat Bali lainnya untuk menangkal radikalisme secara edukatif," demikian Umar.

Seperti diberitakan Tribun Bali sebelumnya, aksi bom bunuh diri di Makassar disesalkan banyak pihak.

Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas mengutuk keras aksi pengeboman tersebut. Menag menilai, aksi tersebut sebagai tindakan keji yang menodai ketenangan hidup bermasyarakat dan jauh dari ajaran agama.

“Apapun motifnya, aksi ini tidak dibenarkan agama karena dampaknya tidak hanya pada diri sendiri juga sangat merugikan orang lain,” ujar Menag.

Menag berharap kepolisian dan aparat yang berwenang mengungkap latar belakang aksi kekerasan di dekat tempat ibadah ini. Tak hanya itu, Menag juga berharap, aparat bisa mengungkap tuntas aktor-aktor yang terlibat dalam aksi keji ini.

Baca juga: Upaya Penangkalan Radikalisme di 32 Provinsi, BNPT Lakukan Survei Nasional, Ini Hasilnya

“Kepolisian juga perlu meningkatkan keamanan di tempat-tempat ibadah sehingga masyarakat bisa semakin tenang dan khusyuk dalam beribadah,” kata Menag.

Menag juga mengimbau para tokoh agama untuk terus meningkatkan pola pengajaran agama secara baik dan menekankan pentingnya beragama secara moderat.

Menurut Menag, agama apapun mengajarkan umatnya untuk menghindari aksi kekerasan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved