Breaking News:

Berita Denpasar

Kembali Gelar Sidang Paripurna, DPRD Bali Agendakan Tiga Poin Pembahasan

yakni penyampaian keputusan Dewan tentang Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bali akhir tahun anggaran 2020.

ist
DPRD Bali kembali menggelar sidang paripurna, Rabu 28 April 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - DPRD Bali kembali menggelar sidang paripurna, Rabu 28 April 2021.

Kegiatan yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali mengambil tiga agenda sekaligus, yakni penyampaian keputusan Dewan tentang Rekomendasi Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bali akhir tahun anggaran 2020.

Laporan dewan terhadap pembahasan Raperda inisiatif Dewan tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, dan keputusan dewan terhadap raperda inisiatif dewan.

Sidang yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri secara terbatas oleh para pimpinan dewan.

Sedangkan, Gubernur Bali sendiri hadir diwakili oleh Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace.

Pada agenda pertama, yakni pembacaan pendapat akhir DPRD Provinsi Bali terhadap LKPJ kepala daerah provinsi Bali tahun anggaran 2020 dibacakan oleh anggota Komisi II DPRD Bali, Gede Kusuma Putra.

UPDATE: Listia Belum Dapat Informasi dari Disparda, Pergi ke Wantilan DPRD Bali Untuk Vaksin Kedua

DPRD Bali Minta Masyarakat Taati Larangan Mudik Demi Dibukanya Pariwisata

Datangi DPRD Bali, Forum Mahasiswa Hindu Unud Minta Dewan Kawal Kasus Penistaan Agama Sampai Tuntas

Dalam pembacaannya tersebut, Kusuma Putra menyebut bahwa bahwa Penyampaian LKPJ Kepala Daerah sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan SE Mendagri Nomor  700/479/OTDA Perihal Format LKPJ.

Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

 “Untuk menyampaikan Pendapat Akhir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 ini, sebelumnya, Pimpinan dan Anggota DPRD  Provinsi Bali telah melaksanakan beberapa agenda kegiatan rapat secara online dan  offline maupun diskusi terbatas dengan memanfaatkan sarana teleconference atau video conference,” jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa dari rapat-rapat pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 dapat dilihat bahwa, LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 memuat keterangan mengenai realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran 2020. 

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Tahun 2020, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2020. 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 serta APBD Semesta  Berencana Provinsi Bali Tahun 2020, sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 Tahun 2020.

LKPJ Gubernur berkaitan dengan Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact yang berorientasi pada RPJMD Tahun  2018-2023 sebagai alat ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan visi dan misi  Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam Tahun 2020.

 Beberapa uraian Indikator Makro juga dicantumkan dalam LKPJ Tahun 2020,  dengan merujuk pada Indikator Makro yang termuat dalam RPJMD Provinsi  Bali Tahun 2018-2023.

Seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita Penduduk Bali, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini Ratio.  

 Sedangkan Program Prioritas yang menjadi keunggulan kebijakan pembangunan daerah Bali tahun  2020 sesuai RPJMD Semesta Berencana yang telah dilaksanakan difokuskan pada Program Bidang Pangan, Sandang, dan Papan.  

Minta Dukungan Fraksi Demokrat DPRD Bali Terkait Seni Budaya, PPMI Bakal Gelar Pertunjukan Virtual

Sosok Diah Werdhi Srikandi dan Cerita DPRD Bali Jadi Relawan Bencana NTT, Masak Pakai Kayu Bakar

Program Bidang Kesehatan dan Pendidikan, Program Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Program Bidang Adat, Tradisi, Seni dan Budaya, Program Bidang Pariwisata, Program Bidang Infrastruktur pendukung pariwisata, serta Program Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

 Sementara laporan Dewan terhadap pembahasan Raperda inisiatif Dewan tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomo 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha dibacakan oleh Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana.

Disebutkan ketentuan biaya yang timbul dalam melakukan uji pada UPTD Hiperkes di luar daerah tidak dapat dimasukkan kedalam Raperda Retribusi Jasa Usaha. 

Karena tidak termasuk ke dalam penetapan dan muatan yang dapat diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi sesuai dengan Pasal 156, UURI No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

 Diungkapkan DPRD Provinsi Bali juga telah berupaya untuk menggali sumber-sumber retribusi jasa usaha yang baru.

“Sehingga sempat juga menanyakan apakah fenomena Pariwisata Digital dan transaksi-transaksi elektronik yang berkembang pesat belakangan ini dapat dimasukkan dalam Raperda Retribusi Jasa Usaha? Namun jawabannya, setelah diskusi yang agak panjang, adalah pelaksanaan pariwisata digital dan transaksi-transaksi elektronik tidak dapat dimasukkan ke dalam Raperda Retribusi Jasa Usaha karena tidak sesuai dengan UURI No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kecuali terkait pemungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata dimaksud, atau ke dalam pemungutan pajak hiburan,” ujarnya.

 Hal penting lain yang tidak bisa dilupakan adalah pihaknya mengusulkan Raperda Retribusi Jasa Usaha ini, sebagai Raperda Inisiatif Dewan, bukan semata-mata karena pertimbangan komersial semata, tetapi juga keberpihakan kepada kepentingan seluruh masyarakat Bali.

 “Misalnya pada Lampiran I Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha, huruf D. Dinas Kebudayaan Bali, butir 1. UPTD Taman Budaya, mengenai Obyek Retribusi. Pemakaian bangunan untuk stand kegiatan Pesta Kesenian Bali. Untuk stand Kegiatan di bawah Gedung Ksirarnawa, dan panggung Ardha Candra, saat ataupun di luar kegiatan PKB tarifnya ditiadakan atau 0 rupiah,” paparnya.

 Demikian juga tarif pengujian pada Dinas Perikanan dan Kelautan, yang muncul pembahasannya pada saat Rapat Kerja.

Pihaknya telah setujui untuk dilakukan penurunan, sesuai dengan kondisi riil nilai pekerjaan dan berdasarkan kondisi kompetitor di lapangan, sesuai dengan nilai keekonomisannya.

Penulis: Ragil Armando
Editor: Noviana Windri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved