Temui DPRD Bali, KPU Bali Disarankan Sampaikan Anggaran Pemilu Lebih Awal

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pemilu Serentak 2024 masih berlangsung beberapa tahun lagi.

Pun begitu, KPU Bali mulai melakukan perencanaan matang untuk menghadapi pesta demokrasi terbesar di Indonesia tersebut.

Salah satunya perencanaannya adalah dengan melakukan persiapan mengenai anggaran.

Hal ini terungkap dalam audiensi antara KPU Bali dengan DPRD Bali pada hari Senin 3 Mei 2021 di Ruang Rapat Gabungan Gedung DPRD Bali.

Baca juga: 79.100 Karyawan Dirumahkan, FSPM Sampaikan Aspirasi PHK Sepihak ke DPRD Bali

KPU Bali yang datang full team memaparkan maksud dan tujuan dari audiensi yang dilakukan ke DPRD Bali.

Disamping itu juga memaparkan hasil evaluasi dan program kerja kedepan, termasuk juga dengan persiapan Pemilu.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan didampingi para Komisioner lainnya dan staf mengatakan, tak hanya ke DPRD Bali, pihaknya juga akan bersurat ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.

Ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi awal dalam upaya persiapan Pemilu mendatang.

"Kami akan mengirim surat ke OPD terkait. Supaya persiapan lebih awal, dan harus duduk bareng-bareng dengan KPU bersama pemerintah kabupaten/kota," kata Lidartawan.

Menurutnya, dari hasil evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 dan 2020 lalu, ia menilai berlangsung cukup baik dan transparan.

Terbukti dengan tidak adanya gugatan Pilkada dari Bali.

"Transparansi kami lakukan di Bali. Kemarin cuma satu masalah tapi sudah beres.  Kami selalu melakukan keterbukaan yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada," tandasnya.

Sementara itu, DPRD Bali yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry bersama Komisi I DPRD Bali sangat mengapresiasi kinerja KPU Provinsi Bali selama Pemilu 2019 dan Pilkada serentak 2020 lalu.

Meski demikian, DPRD Bali memandang tetap perlu adanya evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Sehingga ada pembenahan.

"Kami DPRD mengucapkan  terimakasih atas Pemilu 2019 dan Pilkada terkait (2020) berjalan dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Kembali Gelar Sidang Paripurna, DPRD Bali Agendakan Tiga Poin Pembahasan

Sugawa Korry meminta kepada KPU Provinsi Bali apa yang menjadi hasil evaluasi serta potensi yang dirasa menjadi kelemahan bisa dibenahi dan disempurnakan. Agar kedepan, pelaksanaan Pemilu semakin lebih baik.

Pihaknya juga berharap mekanisme pemilu yang dianggap masih belum efektif agar dapat dilakukan secara efektif dan efesien.

Sepanjang itu sesuai dengan ketentuan, mekanisme dan peraturan yang ada.

"Sepanjang peraturan memungkinkan agar pelaksanaan lebih efektif dan sederhana. Termasuk agar saksi itu bisa dalam dua shift, sehingga saksi bekerja maksimal dan  dapil kabupaten/ kota untuk dapat dievaluasi kembali,  masing-masing kecamatan menjadi satu dapil," tandasnya.

Mengenai anggaran yang disampaikan oleh KPU Provinsi Bali, DPRD Bali juga menghimbau agar bisa disampaikan lebih awal.

“Anggaran lebih awal disampaikan, tentang RAB awal Februari harus sudah masuk dan supaya ditetapkan pada APBD 2023  untuk dibahas lebih awal " pungkasnya. (*)

Artikel lainnya di Berita Bali