Seleksi CPNS dan PPPK Segera Dibuka, Laporkan ke Ombudsman Bali Jika Ada Indikasi Kecurangan

“Kalau selama beberapa tahun terakhir memang laporannya minim dalam arti karena proses sudah computerized, maka pelanggaran-pelanggaran yang ada selama ini bisa diminimalisir, seperti ada calo, joki, itu sudah tidak ditemukan lagi, karena sistem yang dibangun tidak bisa tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan pidana itu berjalan,” paparnya.

Baca juga: 20 Ribuan Orang Berebut Tempat, Pemprov Bali Buka 1.191 Formasi CPNS dan PPPK

Pun begitu, dirinya mengingatkan kesiapan panitia perekrutan CPNS dan PPPK baik BKD dan BKN untuk mempersiapkan sebaik-baiknya tes tersebut, yakni dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti computer dan jaringannya.

Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perekrutan CPNS dan PPPK tersebut.

“Kita tinggal menunggu apakah sistem yang ada misalnya dalam proses itu komputernya gimana, jaringannya gimana, itu aja yang perlu dipersiapkan secara lebih bagus lagi,” katanya.

Jamin Transparan
Sebelumnya, Kepala BKD Provinisi Bali, Ketut Lihadnyana memastikan proses perekrutan CPNS dan PPPK nanti bakal berlangsung secara aman, kompetitif, adil, obyektif, transparan, bersih dari praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan tidak dipungut biaya. 

“Syukur pola yang ini dihormati masyarakat, tidak ada satupun orang menitip, karena CAT hari itu juga hasil keluar. Setiap tahapan Ombudsman, BPK, BPKP, kepolisian kita selalu ajak,” terang dia.

Menariknya, ia mengungkapkan bahwa dalam seleksi CPNS di Pemprov Bali nanti, pihaknya tidak akan melakukan tes wawancara bagi para peserta.

Hal ini dilakukannya guna menghindari adanya anggapan praktik-praktik KKN dalam proses tahapan seleksi.

“Kedua hal-hal yang menjadi pretensi masyarakat, kita tidak ada wawancara cukup di nilai SKD dan SKB. Karena kalau wawancara masuk ke ruangan nanti ada deal apa. Saya menghindari itu, makanya Bali secara nasional kita bagus,” paparnya. (*)