Bertepatan dengan Purnama Sadha, Gedung MDA Denpasar Diresmikan

Koster mengatakan, pembangunan desa adat harus dilakukan secara tuntas.

“Khusus adat ini, saya sangat serius dengan sepenuh hati sekala niskala menjalankan niat membangun Bali berlandaskan adat istiadat yang telah diwariskan para leluhur kita yang suci,” kata Koster.

Oleh karena diciptakan orang-orang suci, maka Bali menjadi sakral, tenget, beraura dan metaksu.

“Membangun Bali tak boleh sembarangan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dibangun harus paham. Da ngawag-awag di Bali, nyen ngawag-awag jeg uwug,” katanya.

Selain itu, dirinya mengaku telah membuat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang hanya ada satu-satunya di Bali.

Koster juga mengatakan, 9 gedung MDA di kabupaten/kota di Bali tuntas tahun ini.

“Semua pakai tanah provonsi dengan sumber pendanaan dari CSR kecuali Gianyar menggunakan APBD. BPD mengeluarkan CSR Rp 5 miliar, Pertamina saya datangi Pak Ahok dapat Rp 5 miliar dan masih banyak lagi,” katanya.

Agar kantor berfungsi dengan baik, Pemprov juga akan merekrut pegawai kontrak.

Juga akan ada mobil operasional untuk melakukan pembinaan lengkap dengan sopir.

“Bagus juga kalau Pak Wakil (Wakil Wali Kota Denpasar) juga peduli, gotong royong menyiapkan furniture, urunan OPD-nya, nggak usah pakai APBD, hilangkan serba APBD, padahal kita punya metode gotong royong. Setiap Dinas urunan satu-satu selesai, panggil usaha-usaha di Denpasar suruh nyumbang,” katanya.

Baca juga: Terkait Rencana Pembukaan Akasaka, Wakil Wali Kota Denpasar: Sepanjang Tidak Melanggar Kami Dukung

Saat ini dirinya mengaku tengah melakukan pra kondisi untuk bertindak lebih keras tahun 2022 dan 2023 nanti.

Hal ini dilakukan dikarenakan banyak pengusaha luar yang mencari untung saja di Bali dan tidak ada tanggungjawab kepada alam serta budaya Bali.

“Kita kerja keras odalan, mecaru agar mau bagus, datang orang luar, mereka yang dapat untung,” katanya. (*)

Artikel lainnya di Berita Denpasar