Banyak Kasus Penyelewengan Dana LPD, Wakil Ketua DPRD Bali Minta LPD Diaudit Setiap Tahun

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Banyaknya penyelewengan dana dalam pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali mendapat tanggapan dari dewan Renon.

Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry mengaku prihatin dengan makin maraknya fenomenor tersebut.

Ia menekankan bahwa pelaksanaan audit kepada lembaga keuangan berbasis desa adat tersebut harus terus dilakukan setiap tahun oleh akuntan publik.

Bahkan, bagi LPD yang memiliki omset dan aset yang kecil tersebut pelaksanaan audit tersebut dapat dibantu melalui subsidi dari Pemprov atau Pemkab/Pemkot tempat LPD tersebut berada.

• Marak Kasus Penyimpangan Dana LPD, Giri Prasta Minta LPD di Badung Diaudit 2 Tahun Sekali

“Yang satu kan dari dulu saya selalu menekankan kalau LPD itu harus setiap tahun diaudit oleh akuntan public, jadi kalau LPD yang besar biayai sendiri, kalau yang kecil bisa dibantu pemerintah disubsidi,” katanya, Jumat 28 Mei 2021.

Selain itu, pihaknya juga menyebut bahwa pelatihan sumber daya manusia di LPD dan pengawasan di tingkat internal lembaga tersebut perlu dan harus terus diperkuat sebagai langkah deteksi dini dari adanya penyelewengan keuangan yang merugikan masyarakat.

“Yang kedua memang sistem pelatihan mekanisme pengawasan di internal itu terus diperkuat, ya pembinaan-pembinaan itu harus intensif yang muaranya pada pencegahan,” tegasnya.

Politikus yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Bali ini menyebutkan bahwa banyaknya penyelewengan tersebut terjadi akibat banyaknya LPD yang justru melenceng dari core business atau aktivitas utama bisnisnya sebagai lembaga keuangan.

• Bermula Dari Warga Tak Bisa Tarik Uang, Polisi Telusuri Aliran Dana Nasabah LPD Dawan Klod Klungkung

Sugawa Korry mencontohkan adanya LPD yang justru mengembangkan aktivitas bisnisnya di bidang properti, padahal menurutnya banyak pengurus LPD yang tidak memiliki kualifikasi terkait hal tersebut, sehingga membuat kerugian dan adanya penyelewengan dana masyarakat yang dititipkan di LPD.

Ia menyebutkan apabila ada pengawasan internal dan audit yang rapi, Sugawa Korry menyebut hal tersebut bisa dicegah.

“Sekarang sudah terjadi baru kelimpungan. Ini yang terjadi itu kan penyimpangan sejak awal tujuan, misalnya dia tidak bisa keluar dari core bisnisnya sebagai lembaga keuangan, main kavling misalnya, itu kan sudah jauh, ini tidak tercegah sejak awal. Kalau misalnya ada deteksi dini dengan audit kan bisa dicegah,” ungkapnya.

Terkait banyaknya masyarakat yang merasa kerugian dengan adanya penyelewengan dana tersebut, Sugawa Korry mengatakan bahwa penyelamatan LPD dalam waktu dekat adalah melakukan pengawasan ketat dalam keuangan LPD melalui langkah-langkah persuasif.

• Polisi Tahan Ketua LPD Dawan Kelod Klungkung, Wirianti Gunakan Uang untuk Kebutuhan Sehari-hari

Selain itu, bagi oknum LPD yang melakukan penyelewengan keuangan tersebut, maka pihaknya mendukung untuk dibawa ke jalur hukum.

“Ya harus pengawasan ketat, kedua melakukan langkah-langkah persuasif, kemudian hukum terhadap yang melakukan penyimpangan. Kami di Partai Golkar akan melindungi betul lembaganya, desa adat dan lembaganya, bukan orang-orangnya,” paparnya.

Saat disinggung mengenai langkah yang akan dilakukan DPRD Bali terkait fenomena tersebut.