Breaking News:

Berita Badung

Marak Kasus Penyimpangan Dana LPD, Giri Prasta Minta LPD di Badung Diaudit 2 Tahun Sekali

Maraknya kasus penyimpangan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali membuat Pemkab Badung mengambil tindakan.

Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (Kiri) Bersama Kepala Kejari Badung saat penandatanganan MOU beberapa waktu lalu 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Maraknya kasus penyimpangan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali membuat Pemkab Badung mengambil tindakan.

Khusus di kabupaten Badung, sebelumnya sudah ada kasus penyelewengan dana LPD yang sampai ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung.

Tidak jarang pegawai LPD malah menggunakan dana sampai ratusan miliar, sehingga mengakibatkan kerugian.

Kondisi itu pun menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Badung.

Bahkan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta meminta LPD yang ada di Badung diaudit.

Baca juga: Suiasa Hadiri Launching Layanan GeSer di Badung, Wujud Kolaborasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

"Sebenarnya LPD ini adalah roda perekonomian di tingkat desa adat. Jadi yang berhak melakukan pengawasan adalah Desa Adat," ujar Giri Prasta Jumat 28 Mei 2021.

Pihaknya mengatakan, untuk LPD diinginkan transparansi proses neraca keuangan.

Dirinya pun meminta semua LPD yang ada di Badung harus dilakukan audit setiap dua tahun sekali.

"Jadi LPD juga wajib melaksanakan RAT atau Rapat Akhir Tahun. Sehingga kita harapkan semua transparan dan manajemen LPD tersebut berjalan dengan bagus," tambahnya.

Baca juga: Kisah Museum Lukisan Sidik Jari Denpasar, Pengerjaan Lukisan Perang Puputan Badung Hingga 18 Bulan

Terkait masalah LPD tersebut Giri Prasta menyatakan akan melakukan tindakan baik adat maupun tindakan lain.

Halaman
123
Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved