Marak Kasus Penyimpangan Dana LPD, Giri Prasta Minta LPD di Badung Diaudit 2 Tahun Sekali

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Maraknya kasus penyimpangan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali membuat Pemkab Badung mengambil tindakan.

Khusus di kabupaten Badung, sebelumnya sudah ada kasus penyelewengan dana LPD yang sampai ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung.

Tidak jarang pegawai LPD malah menggunakan dana sampai ratusan miliar, sehingga mengakibatkan kerugian.

Kondisi itu pun menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Badung.

Bahkan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta meminta LPD yang ada di Badung diaudit.

Baca juga: Suiasa Hadiri Launching Layanan GeSer di Badung, Wujud Kolaborasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

"Sebenarnya LPD ini adalah roda perekonomian di tingkat desa adat. Jadi yang berhak melakukan pengawasan adalah Desa Adat," ujar Giri Prasta Jumat 28 Mei 2021.

Pihaknya mengatakan, untuk LPD diinginkan transparansi proses neraca keuangan.

Dirinya pun meminta semua LPD yang ada di Badung harus dilakukan audit setiap dua tahun sekali.

"Jadi LPD juga wajib melaksanakan RAT atau Rapat Akhir Tahun. Sehingga kita harapkan semua transparan dan manajemen LPD tersebut berjalan dengan bagus," tambahnya.

Baca juga: Kisah Museum Lukisan Sidik Jari Denpasar, Pengerjaan Lukisan Perang Puputan Badung Hingga 18 Bulan

Terkait masalah LPD tersebut Giri Prasta menyatakan akan melakukan tindakan baik adat maupun tindakan lain.

"Kalau berbicara masalah LPD itu sebenarnya, orangnya harus bagus, manajemennya harus bagus dan spiritualnya juga bagus," tegasnya.

Iapun mengatakan manajemen kini wajib menggunakan program.

Politisi asal Pelaga Petang Badung itu mengakui LPD sejatinya memiliki Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang tidak kena pajak atau tidak berada di bawah naungan Bank Indonesia (BI).

"Jadi desa adalah yang harus memantau perkembangan LPD itu sendiri," tambahnya.

Baca juga: Ciptakan Pemerintahan yang Bersih, Pemkab Badung Kerjasama Dengan Kejari Badung

Seperti diketahui, banyak LPD di Badung yang disinyalir sudah tidak sehat.

Bahkan Kejari Badung sempat melakukan pemeriksaan hingga menetapkan tersangka kasus LPD di Desa Adat Kekeran Abiansemal. 

Di sisi lain, Bagian Perekonomian juga sempat melakukan audit terhadap Lembaga Pekreditan Desa (LPD) di wilayahnya.

Setidaknya, 111 LPD yang telah diaudit dari jumlah total yang mencapai 122 LPD.

Namun proses audit yang dilakukan sudah lama yakni selama periode 2017-2018.

Baca juga: Vaksinasi di Badung Bergerak ke Mengwi, Wabup Ingatkan Pentingnya Vaksinasi Untuk Kesehatan

Kabag Perekonomian, AA. Sagung Rosyawati mengatakan upaya audit LPD itu sesuai dengan arahan Bupati Badung agar pengelolaan LPD lebih baik, mulai dari orang-orangnya, manajemennya maupun spiritualnya.

"Pada prinsipnya, Bapak Bupati berkeinginan agar pengelolaan LPD di Kabupaten Badung menjadi lebih baik. Salah satunya adalah dengan audit secara rutin," ujarnya.

Menurutnya, audit terhadap ratusan LPD telah dilakukan sejak 2017.

Dengan rincian di tahun 2017 dari target 91 LPD yang terealisasi 85 LPD, dilanjutkan pada 2018 yakni dari  target 31 LPD terealisasi 26 LPD. 

"Jadi ada total 111 LPD yang telah diaudit sisanya melakukan audit mandiri. Program ini dianggarkan APBD dan untuk kelanjutannya kami akan koordinasi terlebih dahulu dengan perangkat daerah terkait dan melaporkan pada pimpinan," ujarnya.

Ditegaskan, audit LPD telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Aturan ini mewajibkan LPD diaudit sekali dalam setahun.

"Audit yang dilakukan berdasarkan Perda LPD, yakni pada Pasal 20 menyatakan LPD wajib dilakukan audit satu kali dalam setahun. Audit dilakukan oleh Panureksa, LPLPD, dan Lembaga auditor yang ditunjuk. Apalagi, di Pasal 21 menyatakan pemerintah prov dan kab/kota dapat membiayai pembinaan umum dan pengawasan LPD melalui APBD," tambahnya. (*)

Berita lainnya di Berita Badung