Bali PPKM Level 3, Fraksi Gerindra Minta Tunda Pembelajaran Tatap Muka untuk Siswa SD, Ini Alasannya

TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah resmi menurunkan status PPKM di Bali menjadi level 3.

Penurunan ini membuat beberapa kelonggaran mulai dapat diterapkan di beberapa daerah yang menerapkan PPKM level 3.

Salah satunya adalah mengenai pembelajaran tatap muka (PTM).

Hal ini seperti diatur dalam Inmendagri No 42 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang dikeluarkan pada Selasa 14 September 2021.

Pada Inmendagri tersebut, diatur sejumlah aturan khusus terkait pelaksanaan PTM di Jawa dan Bali, yakni salah satu diantaranya adalah mengizinkan PTM dengan sejumlah aturan yang cukup ketat.

Baca juga: Bangli Targetkan Turun PPKM Level 2

Pun begitu, Fraksi Gerindra DPRD Bali justru meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk menunda pelaksanaan PTM bagi siswa SD.

Ini dilakukan dikarenakan, masih banyak anak-anak SD yang belum menerima vaksinasi dari pemerintah.

Pasalnya, anak-anak usia SD tersebut menurutnya cukup rentan terpapar oleh virus Covid-19.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, Ketut Juliarta mengatakan, proses belajar-mengajar siswa SD itu diharapkan ditunda hingga semua anak-anak tersebut telah mendapatkan vaksinasi dari pemerintah.

"Pelaksanaan vaksinasi terhadap siswa di atas usia 12 tahun sudah berjalan dengan baik.

Namun vaksinasi terhadap anak sekolah di bawah usia 12 tahun belum bisa dilakukan.

Untuk itu rencana sekolah tatap muka terutama kepada anak-anak Sekolah Dasar, agar ditunda dulu sampai mereka divaksin semua," jelasnya, Selasa 14 September 2021.

Bahkan, ia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Gubernur Bali melalui Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace pada pandangan umum fraksinya di Sidang Paripurna, Senin 13 September 2021 kemarin.

"Sebab virus Covid-19 ini juga sangat rentan menular pada anak-anak, jangan sampai mereka menjalani isolasi," imbuh Juliarta.

Begitu juga halnya dengan larangan anak-anak masuk pusat perbelanjaan, sangat rentan terpapar.

Baca juga: PPKM Jawa Bali Kembali Diperpanjang, Ini Syarat Bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri

Terlebih mereka belum tervaksin Covid-19 karena terkendala usia, sehingga orangtua harus  pintar-pintar  mengarahkan anak mereka.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa menyebut.

Bahwa secara umum pihaknya telah siap menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) tersebut pada awal Agustus 2021 lalu.

Namun, pihaknya terpaksa menundanya akibat adanya penerapan PPKM Level 4 di Bali dan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring.

"Nggih sudah siap, karena dasarnya pada waktu Agustus awal tahun ajaran tatap muka itu kita sudah siap, cuma karena ada PPKM kita tunda ya," katanya, Jumat 10 Agustus 2021.

Oleh sebab itu, Boy menyebut jika pihaknya menunggu keputusan pemerintah pusat pada Senin 13 September 2021 mendatang yang memutuskan apakah Provinsi Bali mengalami turun level PPKM atau tetap level 4.

"Kita menunggu, perpanjangan Senin depan, kalau nanti turun menjadi level 3, itu ada biasanya di diktum 1 Inmendagri dijelaskan soal pendidikan. Kalau sekarang di level 4 itu masih PJJ," paparnya.

Bahkan, pihaknya menegaskan apabila PPKM di Bali diputuskan untuk turun level, maka pihaknya akan segera bertindak cepat untuk mengeluarkan surat edaran Gubernur Bali terkait PTM.

"Sedangkan nanti ketika turun level itu satuan Pendidikan wajib menyediakan dua opsi pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka, saya segera keluarkan edaran yang ditandatangani Pak Gubernur kalau memang turun," paparnya.

Ia juga menyebut, jika saat ini pihaknya, termasuk satuan pendidikan seperti sekolah juga sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyiapkan PTM.

Baca juga: DPRD Minta Segera Terapkan PTM, Provinsi Bali Masuk PPKM Level 3

Nantinya, dalam prosesnya sekolah akan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 di daerah setempat untuk menjaga keamanan dari penyebaran Covid-19.

"Ada beberapa kriteria atau daftar periksa lah. Kalau penanganan Covid-19 di Bali itu kan berbasis desa adat atau kewilayahan.

Nanti silakan berkoordinasi dengan satgas setempat dengan daftar periksa yang sudah dipenuhi itu kami berharap pelaksanaan PTM terbatas bisa berjalan dengan hati-hati," paparnya.

(*)