OPD Tak Siap, Rapat Paripurna Pembahasan RAPBD Bangli 2022 Batal

Seperti DAK hingga Dana Insentif Daerah (DID).

“Mungkin karena penurunan ini, OPD menjadi ragu-ragu untuk menyampaikan programnya.

Karena bisa saja sumber anggaran kegiatannya berasal dari dana DID.

Makanya mereka meminta rapat dilanjutkan setelah keputusan dari Kementerian Keuangan terhadap bantuan kepada pemerintah Kabupaten Bangli fix.

Serta siap menyajikan data kegiatan secara detail,” ucapnya.

Budiada juga menambahkan, lebih baik rancangan kegiatan yang telah diprogram dalam RAPBD 2022 saat ini dievaluasi kembali sesuai dana yang sudah ada.

Sehingga tidak lagi menggunakan asumsi, dan tinggal dilakukan pembahasan.

“Mengenai deadline, sesuai dengan Permendagri 27 tahun 2021, ketok palu APBD itu minimal satu bulan sebelum tahun anggaran, yakni tanggal 30 November 2021,” tandasnya.

(*)