Breaking News:

Berita Jembrana

Terkait Persoalan Sewa Tanah di Gilimanuk, Pemkab Jembrana Akan Bentuk Tim Khusus

Tim khusus ini akan melakukan penguraian masalah hak pengelolaan lahan (HPL) di kelurahan ujung barat yang berbatasan dengan Pulau Jawa tersebut

Tribun Bali/I Made Ardhiangga Ismayana
Pelaksana tugas Asisten III Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Jembrana I Made Dwi Mahaarimbawa, Selasa 5 Oktober 2021 saat ditemui di Candikusuma. 

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Tim khusus dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana, yang mencakup beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Tim khusus ini akan melakukan penguraian masalah hak pengelolaan lahan (HPL) di kelurahan ujung barat yang berbatasan dengan Pulau Jawa tersebut.

Tim ini nantinya akan mengusulkan penambahan dalam poin peraturan daerah (Perda) mengenai sewa HPL tanah Gilimanuk.

Pelaksana tugas Asisten III Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Jembrana I Made Dwi Mahaarimbawa mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan usulan peraturan daerah.

Baca juga: KKP Bakal Permudah Pengurusan Sertifikasi Ekspor untuk Pembudidaya Ikan Kerapu di Jembrana Bali

Sebab, Perda Jembrana nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, nilai tarif retribusi dinilai perlu disesuaikan.

Saat ini, untuk biaya retribusi itu bervariasi mulai dari rumah tempat tinggal di pinggir jalan desa sebesar Rp 200, pinggir jalan provinsi atau kabupaten Rp 300, pinggir jalan nasional Rp 400.

Sedangkan untuk perusahaan atau industri, paling kecil sebesar Rp 250, menengah Rp 1.000 rupiah dan besar Rp 1.500.

“Kami akan usulkan untuk perubahan. Tapi tidak menyeluruh.

Hanya ada perubahan pada poin-poin tertentu saja,” ucapnya, Selasa 5 Oktober 2021.

Menurut dia, besaran pendapatan daerah memang masih kecil ketika mengacu pada Perda lama tersebut. Besaran dari tarif retribusi hanya sekitar Rp 146 juta per tahun.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved