Breaking News:

Berita Denpasar

Dugaan Korupsi Aci-aci dan Sesajen di Kota Denpasar, Bagus Mataram Jalani Pelimpahan Tahap II

Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Mataram (kini non aktif) menjalani pelimpahan tahap II di Kejaksaan Negeri

Tribun Bali/Putu Candra
I Gusti Ngurah Bagus Mataram didampingi tim penasihat hukumnya seusai menjalani pemeriksaan di Kejari Denpasar. Ia diperiksa sebagai tersangka dugaan korupsi BKK pengadaan aci-aci dan sesajen pada banjar di Kota Denpasar. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Mataram (kini non aktif) menjalani pelimpahan tahap II di Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Senin 11 Oktober 2021. 

Gusti Ngurah Bagus Mataram menjalani pelimpahan pasca ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pengadaan aci-aci dan sesajen pada banjar di Kota Denpasar dengan taksiran kerugian negara lebih dari Rp1 miliar. 

"Hari ini pelimpahan tahap II perkara aci-aci," terang Kasi Intel juga Humas Kejari Denpasar, I Putu Eka Suyantha. 

Baca juga: Vonis Korupsi 8 Pejabat Dispar Dinilai Terlalu Rendah, JPU Ajukan Banding Kasus Expolre Buleleng

Diberitakan sebelumnya, Kejari Denpasar dikomandoi Kepala Kejari (Kajari) Denpasar Yuliana Sagala menetapkan Bagus Mataram sebagai tersangka dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp1 miliar rupiah ini. 

Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: 01/N.1.10/Fd.1/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021.

Pula penetapan tersangka setelah pihak Kejari Denpasar melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dari unsur pemerintah sampai adat (jro bendesa, kelihan adat dan pekaseh subak).

Juga pengumpulan barang bukti, dan laporan hasil penyidikan. 

"Setelah dilakukan ekspose perkara disimpulkan telah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk menetapkan status tersangka terhadap pejabat pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar inisial IGM. IGM merupakan PA sekaligus PPK pada kegiatan pengadaan barang dan jasa aci-aci dan sesajen untuk desa adat, banjar adat dan subak di Kota Denpasar," beber Yuliana Sagala kala itu. 

Baca juga: Korupsi Uang Program Explore Buleleng & Bimtek CHSE, Eks Kadispar Buleleng Divonis 32 Bulan Penjara

Yuliana juga membeberkan kronologis perkara, bahwa tersangka selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan negara, daerah yang efektif dan efisien. 

"Tersangka selaku PA disamping mengalihkan kegiatan dari pengadaan barang dan jasa menjadi penyerahan uang yang disertai adanya pemotongan bagi fee rekanan."

"Juga dalam kapasitasnya selaku PPK tidak membuat rencana umum pengadaan, memecah kegiatan, melakukan penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembuatan dokumen pengadaan fiktif."

Baca juga: Dicecar 100 Pertanyaan, Tersangka Dugaan Korupsi Penjualan Air PDAM Nusa Penida Diperiksa 5 Jam

"Bahwa akibat perbuatan tersangka tersebut terdapat potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1 miliar lebih," ungkap mantan Kajari Lampung Utara ini. 

Dalam perkara ini tersangka Bagus Mataram disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf f Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)

Berita lainnya di Berita Denpasar

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved