Breaking News:

Berita Buleleng

Eks Transmigran Timor-Timur di Desa Sumberklampok Buleleng Mohon Pemerintah Lakukan Pelepasan Lahan

Sehingga dengan permohonan tersebut, penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas bukti kepemilikan tanah dapat segera diproses

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Koordinator KPA Perwakilan Bali,saat melakukan sosialisasi kepada eks transmigrasi eks Timor-Timur di Desa Sumberklampok, Sabtu (16/10/2021) 

Peraturan itu lantas dipandang tidak dapat menyelesaikan konflik secara tuntas, karena lahan garapan yang mereka miliki dengan luas masing-masing 50 are tidak bisa disertifikatkan.

Belakangan muncul Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur bahwa apabila ada masyarakat yang sudah 20 tahun lamanya  atau lebih, telah menempati kawasan hutan, baik itu lahan pemukiman atau lahan garapan, maka dia lah yang paling berhak untuk mendapatkan hak kepemilikan atas tanah tersebut. 

Dengan munculnya regulasi itu, menjadi angin segar bagi eks transmigran Timor-Timur untuk  bisa mendapatkan SHM atas lahan pekarangan serta lahan garapan milik mereka.

Untuk itu, pihaknya berharap agar Bupati segera mengeluarkan rekomendasi agar Kementerian LHK dapat segera mengeluarkan SK pelepasan lahan untuk eks transmigrasi Timor-Timur.

Baca juga: Tiga Pegawai RSUD Buleleng Pakai Sabu

"Pengungsi eks transmigrasi Timor-Timur ini kan sudah tinggal di kawasan HPT Desa Sumberklampok selama 21 tahun. Secara regulasi sejatinya mereka berhak mendapatkan SHM.

Dengan adanya Permen Nomor 7 ini, mestinya tidak butuh waktu lama bagi Kementerian LHK mengeluarkan SK pelepasan lahan. Sekarang tinggal menunggu itikad baik Pemkab mengeluarkan rekomendasi saja. Kalau SK pelepasan sudah turun, warga bisa segera mendapatkan SHM," tutupnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah memang telah memberikan 1.613 SHM kepada warga Desa Sumberklampok.

Namun sertifikat itu diberikan hanya untuk warga yang menempati eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Dharmajati dan PT Margarana.

Sementara warga eks transmigran Timor-Timur, dan sejumlah fasilitas umum yang ada di desa tersebut  saat ini belum mendapatkan hak kepemilikan tanah.

 Beberapa waktu lalu Gubernur Bali Wayan Koster mengaku telah menerima aspirasi dari warga eks transmigran Timor-Timur agar bisa mendapat SHM.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved