Minta Pemerintah Subsidi Tes PCR, Forum Bali Bangkit Geruduk Gedung DPRD

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Kebijakan wajib menggunakan tes PCR untuk masuk dan ke Bali terus mendapat tentangan masyarakat.

Terbaru, sekelompok masyarakat datang menggeruduk gedung DPRD Bali, Selasa 26 Oktober 2021.

Mereka yang menamakan dirinya Forum Bali Bangkit menyampaikan berbagai keluhannya terkait kondisi pariwisata dan ekonomi Pulau Dewata.

Dalam kesempatan itu, mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry.

Baca juga: Audiensi dengan Wakil Rakyat, Forum Bali Bangkit Minta Pemerintah Subsidi Biaya Tes PCR

Ketua Forum Bali Bangkit, Yoga Iswara menyebutkan, kebijakan wajib tes PCR untuk masuk dan keluar Bali menurutnya memberatkan bagi perkembangan pariwisata Pulau Dewata.

Walaupun oleh Presiden Jokowi telah diinstruksikan untuk diturunkan menjadi Rp 300 ribu, menurutnya, masih belum cukup.

Mengingat harga tersebut masih belum terjangkau bagi masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi.

Oleh sebab itu, pihaknya mendorong dan meminta agar pemerintah memberikan subsidi bagi tes PCR kepada masyarakat.

Apalagi, saat ini pariwisata Bali mulai bergeliat setelah turunnya PPKM ke level 2.

“Wajibnya PCR sebagai syarat masuk dan keluar Bali dari bandara cukup menghambat bergeraknya pariwisata Bali. Kami harap biaya PCR dapat disubsidi oleh pemerintah,” jelas Yoga.

Selain itu, ia juga menyampaikan pihaknya meminta kewajiban karantina 5 hari agar bisa dipersingkat.

Disamping itu agar secara adil, destinasi-destinasi wisata di Bali diberlakukan sama rata dalam pembukaan pariwisata sekarang ini.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry menyebutkan, pihaknya akan memperjuangkannya kepada stakeholder terkait, termasuk pemerintah pusat.

Namun begitu, terkait kebijakan tes PCR sendiri, menurut Ketua DPD Golkar Bali ini, merupakan bagian dari antisipasi pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19, khususnya varian baru.

“Terhadap usulan-usulan tersebut, kami di DPRD bisa memahami dan akan memperjuangkan kepada pihak-pihak terkait. Selain itu hendaknya juga dipahami, pemerintah memang cukup berhati- hati dalam pelonggaran pembukaan pariwisata, karena pengalaman awal tahun lalu yang sempat mengakibatkan meledaknya kembali Covid-19,” kata Sugawa Korry.

Baca juga: Permintaan Tes PCR di Bandara Ngurah Rai Bali Alami Peningkatan Signifikan

Sugawa Korry menambahkan, pihaknya berkeyakinan pemerintah juga memiliki keinginan yang sama agar bisa segera ekonomi bergerak.

Termasuk dalam pelonggaran terkait pariwisata tersebut.

“Kami berharap, setelah G20, dan libur Natal dan Tahun Baru akan dilakukan kebijakan-kebijakan baru. Sejalan dengan perkembangan Covid-19 yang terjadi,” tandasnya.

Wisatawan yang ingin berlibur ke Bali khususnya Badung ternyata banyak yang membatalkan diri atau cancel untuk datang ke Bali.

Hal itu diduga merupakan buntut dari diberlakukannya PCR sebagai syarat perjalanan penumpang yang menggunakan pesawat udara.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Badung, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengakui hal itu.

Dirinya mengatakan batalnya wisatawan ke Bali bisa dilihat dari data maskapai.

"Coba saja lihat, pasti ada cancel. Bahkan teman-teman di hotel juga mengakui hal itu," jelasnya, Selasa.

Dia mengakui, untuk kedatangan wisatawan semestinya tidak diperketat.

Pasalnya saat ini sedang tahap pemulihan buka semata-mata mencari untung.

"Semua memberikan diskon, dari hotel hingga maskapai. Kami ini tidak cari untung dulu. Kami ingin pemulihan, untuk memastikan Bali aman dikunjungi," tegasnya.

Kendati demikian saat ditanya, berapa wisatawan yang sudah batal ke Bali, pihaknya enggan memberikan komentar pasti, mengingat data itu, menurut Suryawijaya, ada di koordinator di Bali Bangkit.

"Yang jelas ada yang cancel. Saya tidak berani menyebutkan perkiraan. Nanti informasi yang saya berikan salah. Yang jelas ada cancel. Besok coba saya tanya," ucapnya.

Sejauh ini pihaknya mengaku wisatawan domestik yang datang ke Bali mulai menggeliat.

Bahkan yang paling dominan wisatawan domestik datang ke Bali yakni dari Jakarta dan Surabaya.

"Semestinya rapid antigen masih masuk akal menurut saya. Jangan dipaksa untuk PCR, dengan kondisi seperti ini. Apa lagi yang datang kan sudah vaksin dua kali," tegasnya.

Selain itu screaning juga tetap dilakukan, jika suhu tubuh sampai 38 diwajibkan karantina.

Sehingga dipastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik.

"Intinya kalau PCR wisatawan banyak keluar uang, dan lama menunggu (hasilnya), meski kini (harga) sudah diturunkan. Kalau rapid masih bisalah, apalagi wisatawan domestik. Dengan kondisi saat kalau bayar mahal mungkin mereka lebih milih berlibur ke gunung atau tempat lain," ucapnya.

Harga PCR akan turun dari sebelumnya. Kendati demikian semua itu masih menjadi kendala wisatawan datang ke Bali.

Selain harga yang masih tinggi dari pada rapid antigen, pelaksanaan PCR juga harus menunggu lama.

Apalagi daya beli masyarakat kini sudah menurun di tengah pandemi Covid-19.

Rai Suryawijaya mengatakan, meski harga PCR kini ditetapkan Rp 300 ribu, namun semua masih tetap menjadi kendala.

"Misalnya satu keluarga ingin liburan ke Bali dengan PCR Rp 300 ribu. Anggap saja jumlahnya 4 orang yakni ibu, bapak dan dua anaknya. Untuk berlibur ia harus mengeluarkan uang Rp 2,4 juta untuk PCR pulang pergi," katanya.

Belum lagi, kata Rai Suryawijaya, membeli tiket dan menginap di hotel.

Hal itu pun akan membuat masyarakat semakin berpikir untuk datang ke Bali menggunakan pesawat udara.

"Kalau belum apa-apa sudah banyak keluar uang, kan mending mereka ke puncak atau ke tempat-tempat yang dekat. Jadi daya beli masyarakat saat ini menurun, kan tidak mau dia keluar uang banyak," jelasnya.

Baca juga: BERSIAP! Tak Hanya Naik Pesawat, Syarat Tes PCR Bakal Diterapkan untuk Semua Moda Transportasi

Kendati demikian pihaknya mengakui harga tertinggi untuk tes PCR ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Rp 495.000 untuk pulau Jawa dan Bali serta Rp 525.000 untuk luar pulau Jawa dan Bali, kini harganya turun menjadi Rp 300 ribu atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau turun kita lihat perkembangannya ke depan dulu. Apakah akan ada perubahan atau bagaimana. Saya pribadi belum berani juga memastikan," jelasnya.

Kendati demikian pihaknya mengaku, untuk wisatawan domestik kendalanya adalah PCR, termasuk juga wisatawan mancanegara kendalanya adalah karantina yang terlalu lama.

"Jadi, kalau sudah hasil negatif mestinya karantina sehari cukup. Kalau libur 7 hari libur, mereka kan dapat menikmati destinasi. Namun jika karantina 5 hari, wisatawan hanya menikmati libur 2 hari saja," ucapnya. (gil/gus)

Kumpulan Artikel Bali