Breaking News:

Berita Gianyar

Rencana PPKM Level 3 Akhir Tahun, Bupati Gianyar Ikuti Komando Pusat

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gianyar juga, hampir 70 persen mengandalkan pariwisata. 

Penulis: I Wayan Eri Gunarta | Editor: Noviana Windri
Tribun Bali/I Wayan Eri Gunarta
Bupati Gianyar, Made Mahayastra saat ditemui awak media 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Wacana Satgas Covid-19 pusat yang akan memberlakukan PPKM Level 3 di akhir tahun ini, menjadi 'pakrimik' masyarakat Bali.

Hal itu dikarenakan, masyarakat yang sebagian besar hidup dari sektor jasa  dan akomodasi pariwisata, menilai hal itu akan menutup secercah harapan mereka mendapatkan wisatawan.

Sebab biasanya, wisatawan domestik akan banyak menghabiskan hari liburnya di Bali dalam momen akhir tahun.

Data dihimpun, Selasa 23 November 2021, Kabupaten Gianyar, Bali menjadi salah satu daerah yang selama ini bergantung dari pariwisata.

Baca juga: Gelombang Penolakan PPKM Level 3 Nataru Bali Kian Ramai, Dispar: Tidak Ada Batasan Kedatangan Wisdom

Baca juga: PPKM Level 3 Diterapkan di Akhir Tahun, Koster: Jangan Berandai-andai Dulu

Baca juga: Pria di Buleleng Tidur Seranjang Bareng Mayat Istri, Teguk Arak Lalu Hajar Kepala Istri Berkali-kali

Bukan hanya masyarakatnya, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gianyar juga, hampir 70 persen mengandalkan pariwisata. 

Terkait itu, Bupati Gianyar, Made Mahayastra mengatakan, pihaknya memang telah mendengar wacana dari Satgas pusat.

Namun secara tertulis, pihaknya belum menerima instruksi apapun terkait akan diterapkannya PPKM Level 3 menjelang akhir tahun. 

"Ini kan yang saya lihat, dan ini baru statement dari Satgas pusat. Namun secara tertulis belum saya terima. Dan Kapolres Gianyar juga belum menerima perintah secara tertulis. Apalagi detailnya, apa yang diatur. Apa yang boleh dan apa yang dilarang dalam rencana PPKM di akhir tahun ini," ujarnya. 

Namun kata dia, jika nanti pemerintah pusat benar-benar akan menerapkan PPKM Level 3 untuk Bali, yang melingkupi Kabupaten Gianyar.

Mahayastra mengatakan tidak bisa menolak.

Sebab pemerintah daerah merupakan 'kaki-kaki' pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah wajib mengikuti apa yang diperintahkan pusat. 

"Sifatnya kita adalah pelaksana. Apa yang dikomandoi, kita laksanakan. Kita kan di sini pelaksana semua yang ditentukan oleh pusat. Kecuali di dalam PPKM itu ditentukan, hal-hal ini diatur oleh pemerintah daerah, baru kita akan lakukan kajian. Kalau tidak diatur seperti itu, kita sebagai daerah sebagai kaki kaki pusat, wajib kita yang melaksanakan," tandasnya.  

Baca juga: SOSOK Jenderal Bersama Perempuan yang Memaki Ibu Arteria Dahlan, Pangkat Brigjen TNI Dinas di BIN

Baca juga: PPKM Level 3 Diterapkan di Akhir Tahun, Koster: Jangan Berandai-andai Dulu

Baca juga: Jelang Nataru, Harga Sembako di Denpasar Mengalami Kenaikan dan Stok Menipis

Menurut Mahayastra, saat ini kondisi perekonomian sudah mulai terjadi pergerakan.

Hal tersebut terlihat dari mulai ramainya aktivitas lalu lintas, dan mulai macetnya lalu lintas di Ubud.

"Kondisi ekonomi di masa normal ini, kalau dilihat secara kasat mata. Ubud sudah mulai ramai. Lalu lintas sudah mulai ramai. Perekonomian sudah mulai menggeliat. Namun untuk data riilnya belum ada. Tapi secara kasat mata sudah menggeliat semua," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved