Breaking News:

Berita Bali

KLHK Kunjungan ke IPRO Bali, Produsen Wajib Tarik Kembali Kemasan untuk Didaur Ulang

Ujang Solihin Sidik mengatakan kunjungan ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri (permen) KLHK No. P75/2019 yang berisi setiap produsen

Tribun Bali/Ni Luh Putu Wahyuni Sari
Kasubdit Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah Ditjen PSLB3 KLHK, Ujang Solihin Sidik dalam kunjungannya ke Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO) di Bali pada, Rabu 1 Desember 2021 kemarin. 

Laporan Wartawan, Ni Luh Putu Wahyuni Sri Utami

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Direktur Pengelolaan Sampah dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Novrizal Tahar melakukan kunjungan mitra kerja Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO) di Bali pada, Rabu 1 Desember 2021 kemarin.

Kasubdit Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah Ditjen PSLB3 KLHK, Ujang Solihin Sidik mengatakan kunjungan ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri (permen) KLHK No. P75/2019 yang berisi setiap produsen wajib menarik kembali kemasan untuk didaur ulang atau digunakan ulang.

Dalam pelaksanaannya, permen tersebut mengatur agar produsen dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam penyediaan fasilitas penampungan sampah kemasan.

Baca juga: Saluran Drainase Tersumbat Sampah, Halaman SDN 3 Seririt Buleleng Terendam Banjir

"Dalam melaksanakan Permen P.75/2018, produsen diamanahkan untuk menarik kembali produknya yang telah menjadi sampah."

"Ketika produsen menyerahkan pelaksanaan penarik itu kepada pihak ketiga, penarikan kembali sampah tersebut seringkali sulit jika harus sesuai dengan merek brand, dan Iebih memungkinkan jika dilakukan berdasarkan jenis material kemasan," ungkap Sidik pada, Rabu 1 Desember 2021.

Lebih lanjut ia menerangkan, dalam mencapai target pengurangan sampah, produsen diminta untuk menentukan besaran target pengurangan sampah secara individual melalui perusahaan atau kolektif melalui asosiasi atau yayasan yang mengelola sampah.

Mekanisme pelaporan oleh produsen diharapkan dapat dilakukan secara kolektif seperti metode kolaborasi yang dilakukan oleh IPRO.

"Pemerintah dalam hal Ini KLHK menyosialisasikan Permen P-75/2019 baik kepada predusen, asosiasi bisnis maupun masyarakat melalui berbagai upaya agar informasi ini dapat diketahui oleh masyarakat secara luas," tambahnya.

Sementara itu, dalam mencapai target pengurangan sampah, produsen diminta untuk menentukan besaran target pengurangan sampah secara individual perusahaan atau kolektif melalui asosiasi atau yayasan yang mengelola sampah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved