Breaking News:

Berita Bali

Tambah PAD, Dewan Bali Sarankan Aset Pemprov Dikelola Pemkab dan Pemkot

DPRD Bali mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mencari cara untuk meningkatkan PAD di tahun 2022 ini.

Penulis: Ragil Armando | Editor: Noviana Windri
Tribun Bali/Ragil Armando
Ketua Komisi I DPRD Bali, Nyoman Adnyana 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pandemi Covid-19 memukul berbagai sendi-sendi perekonomian Bali, khususnya sektor pariwisata.

Hal ini membuat sektor yang sebelumnya menjadi unggulan untuk mencetak Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus anjlok.

Oleh sebab itu, DPRD Bali mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mencari cara untuk meningkatkan PAD di tahun 2022 ini.

Salah satunya adalah dengan melakukan optimalisasi aset yang dimiliki oleh Pemprov Bali yang terletak di berbagai kabupaten/kota.

Ketua Komisi I DPRD Bali, Nyoman Adnyana mengatakan bahwa pihaknya sudah memasukkan optimalisasi dan maksimalisasi aset daerah untuk PAD dalam agenda kerja utama Komisi I di tahun ini.

Baca juga: DAFTAR HARGA TIKET Moto GP 2022 di Sirkuit Mandalika, Mulai Dijual Pada 6 Januari 2022

Baca juga: HASIL LIGA 1: Tanpa Carlos Fortes, Arema FC Sulit Jebol Gawang Persikabo 1973 di Babak Pertama

Baca juga: Puluhan Hektar Pohon Cabai di Karangasem Terserang Virus Layu Fusarium dan Antraknosa

"Sudah masuk di agenda maksimalisasi dan optimalisasi aset daerah. Dengan cara yang sudah sesuai dengan PP, ada dikerjasamakan, ada juga yang dibagi hasil, dan ada dikontrakan," terangnya.

Adnyana menambahkan bahwa sebenarnya sudah ada Perda yang mengatur terkait pemanfaatan aset untuk menambah PAD.

Tetapi, akibat adanya pandemi Covid-19, penegakan perda tersebut belum bisa berjalan secara optimal.

"Ada Perda terkait potensi PAD, cuma situasi covid, sehingga tidak bisa berjalan," sambung Adnyana.

Dalam perda tersebut diungkapkannya terkait digitalisasi wisata, pemanfaatan tata ruang pesisir, hingga labelisasi semua produk yang mengatasnamakan Bali.

"Cuma tidak semua bisa dijalankan, karena covid, dan beberapa kebijakan yang ada kaitannya dengan penerapan PPKM," tandasnya.

Sementara aset daerah maupun pemprov pihaknya sudah menyarankan agar eksekutif menyerahkan kepada kabupaten/kota mengoptimalkannya.

Namun sepanjang aset tersebut dipergunakan sebagai fasilitas umum agar diberikan prioritas.

"Aset daerah sebagian besar kita serahkan kepada kabupaten/ kota,  diprioritaskan sepanjang pemanfaatannya jadi fasilitas umum. Termasuk dengan instansi vertikal," paparnya.

Baca juga: Kalah Diproduksi, Kualitas Kakao Fermentasi Jembrana Diakui Dunia

Baca juga: Posko Terpadu Nataru Bandara Ngurah Rai Ditutup, Stakeholder Antisipasi Arus Balik Akhir Pekan Ini

Baca juga: Ini Penyebab Kentut Sangat Bau, Salah Satunya Karena Makan Banyak Serat

Sedangkan aset yang ada potensi-potensi bernilai ekonomis, pihaknya di Komisi I hanya menyarankan untuk sewa, kontrak, maupun bagi hasil.

Sejauh ini pihaknya belum menyarankan sampai menjual, sebab nilai tinggi untuk pendapatan dari aset biasanya dari penjualan.

"Jika ada potensi-potensi ekonomis untuk pendapatan biasanya dengan cara sewa, kontrak atau bagi hasil. Sejauh ini belum ada keinginan melakukan jual beli. Baru sebatas itu saja, hasil uang besar kan ada pada jual beli biasanya," tutup Adnyana. (gil)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved