PHDI Pro Dresta Bali Resmi Dibentuk dan Dikukuhkan di Pura Kentel Gumi

Laporan Wartawan Tribun Bali, A A Seri Kusniarti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pengukuhan pengurus PHDI Provinsi Bali, dan kabupaten/kota se-Bali dengan jargon ‘Melalui Pemurnian PHDI Kita Lestarikan Hindu Dresta Bali-Nusantara’. Resmi dilakukan di Pura Kentel Gumi, pada Selasa 15 Maret 2022 sejak pukul 15.00 WITA sampai malam.

Terpilih sebagai Ketua Pengurus Harian, Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia.

Dengan Sekretaris Pengurus Harian, adalah Komang Priambada.

Ketua Dharma Kertha, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet.

Kemudian Ketua Sabha Walaka, Brigjen Pol (Purn) Drs. I Gede Alit Widana, SH, Msi.

Baca juga: PHDI Gianyar Sebut Melasti Bisa Dilakukan di Mata Air Terdekat

Baca juga: Pengerupukan di Jembrana Tanpa Pawai Ogoh-ogoh, FKUB, PHDI, Pemerintah & Kepolisian Samakan Persepsi

Lalu Dharma Adyaksa Sabha Pandita, Ida Rsi Agung Wayabya Suprabhu Sogata Karang.

Serta pengurus lainnya di seluruh Bali dan nasional.

Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, yang juga Ketua MDA Bali, dengan lantang menyebutkan bahwa PHDI ini adalah organisasi yang pro terhadap dresta Bali.

Sebagai warisan leluhur dari zaman ke zaman yang harus dijaga, oleh anak cucu zaman kini dan ke depan.

“Bali dengan adat budayanya sudah sangat dikenal sejak dahulu kala, bahkan di kancah internasional,” sebutnya dengan lantang.

“Kepada tamu yang datang, dan ingin merusak tradisi adat budaya leluhur sejak ribuan tahun lalu. Cukup sudah kalian mengusik kami,” imbuh panglingsir yang juga Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia ini. Baginya, jangan sampai tatanan yang adiluhung dan sudah baik diganggu lagi atau disusupi ajaran lain.

Sebagai Dharma Kertha, ia pun sangat yakin bahwa kasus di pengadilan akan dimenangkan oleh PHDI yang pro dresta Bali ini.

Walau demikian, kata dia, perjuangan masih panjang sehingga kepada sulinggih dan walaka yang tergabung di dalam PHDI tersebut diharapkan tetap bersatu.

“Kami ingin semuanya terbebas dari ajaran sampradaya,” tegasnya. Sehingga parisada harus berani menolak ini.