DPRD Tabanan Segera Bahas LKPJ Tahun Anggaran 2021, Sanjaya Akui Tahun Pertama Memang Berat

TABANAN, TRIBUN BALI – DPRD Tabanan telah menyerahkan Laporan dan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati Tabanan, Jumat 18 Maret 2022.

Selanjutnya, DPRD Tabanan balal segera melakukan pembahasan terkait LKPJ tersebut. Mengingat laporan tersebut juga sebagai evaluasi penyelenggaran pemerinth daerah.

Dalam pembahasan tersebut, Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya juga telah memberikan gambarn umum mengenai realiasasi APBD Tahun Anggaran 2021.

Pada pendapatan, realiasinya Rp 3,2 Triliun lebih atau 95,84 persen dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 3,3 Triliun.

Komponen pendapatan daerah ini terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD yang realisasinya Rp 1,7 Triliun lebih, transfer dana dari pusat ke daerah sebesar Rp 1,3 Triliun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp 60 Miliar lebih.

Baca juga: PHDI Gelar Rangkaian Perayaan Hari Suci Nyepi 1944, Dukung Pemerintah Wujudkan Tahun Toleransi 2022

Baca juga: Kebijakan Bebas Karantina dan VoA Belum Berdampak ke Destinasi di Klungkung Daratan

Baca juga: Puan Pamer Keberhasilan Pemimpin Wanita Tangani Pandemi COVID-19 di Forum Parlemen Perempuan IPU

Kemudian pada belanja daerah, realisasinya Rp 1,9 Triliun dan pembiayaan daerah sekitar Rp 148 Miliar lebih dari total pembiayaan APBD 2021 sekitar Rp 156,6 Miliar lebih.

Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga yang memimpin jalannya rapat paripurna melalui zoom metting mengungkapkan, penyampaian LKPJ menjadi agenda rutin setiap tahunnya.

Sebab, itu merupakan amanat undang-undang sebagai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Usai kegiatan pidato pengantar terkait LKPJ itu, Dirga menegaskan akan melakukan pembahasan lebih lanjut.

"Tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang ada akan kita lakukan. Artinya LKPJ ini akan kita bahas," katanya.

Sanjaya dalam pidato pengantarnya juga mengakui bahwa anggaran tahun 2021 lalu adalah tahun pertamanya atau periode awal pelaksanaan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pada tahun awal itu, ia juga mengakui memiliki tantangan yang berat di tengah kondisi pandemi ini.

"Periode ini memiliki tantangan berat karena dijalankan di tengah kondisi global dan nasional yang mengalami kontraksi pada seluruh aspek kehidupan akibat pandemi Covid-19," tandasnya.

Baca juga: Akan Ada Trem, Pasar Seni, Tempat Kuliner & Toilet Pada Penataan Pantai Samigita di Badung

Baca juga: PHDI Gelar Rangkaian Perayaan Hari Suci Nyepi 1944, Dukung Pemerintah Wujudkan Tahun Toleransi 2022

Baca juga: Kebijakan Bebas Karantina dan VoA Belum Berdampak ke Destinasi di Klungkung Daratan

BERITA LAINNYA