Sidang Dugaan Pemerasan Gratifikasi dan TPPU Proyek di Buleleng, Tim PH Puspaka Baca Nota Pembelaan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sidang Dugaan Pemerasan Gratifikasi dan TPPU Proyek di Buleleng, Tim PH Puspaka Baca Nota Pembelaan.

Eks Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Dewa Ketut Puspaka (62) dan tim penasihat hukumnya masing-masing mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis.

Nota pembelaan dibacakan dalam sidang yang digelar secara daring di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Kamis 13 April 2022.

Pembelaan mereka sampaikan menanggapi tuntutan pidana penjara sepuluh tahun yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Diketahui Puspaka dituntut pidana penjara oleh jaksa, karena dinilai terbukti bersalah terkait dugaan pemerasan, gratifikasi sejumlah proyek di Buleleng, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Baca juga: Eks Sekda Buleleng Terancam 10 Tahun, Dugaan Pemerasan, Gratifikasi dan TPPU Proyek di Buleleng

Proyek tersebut adalah proyek pembangunan Bandara Bali Utara Buleleng, pengurusan izin pembangunan Terminal Penerima LNG Celukan Bawang dan penyewaan lahan tanah Desa Yeh Sanih.

Dalam nota pembelaan yang dibacakan di hadapan majelis hakim pimpinan Heriyanti, tim penasihat hukum terdakwa yang dikomandoi Agus Sujoko menyebut jaksa penuntut dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali telah gagal membuktikan dakwaannya.

Agus Sujoko memaparkan, ruh Pasal 12 UU Tipikor itu adanya upaya pemaksaan dengan ancaman kekerasan karena kekuasaan atau jabatannya.

"Fakta persidangan tidak pernah terbukti terdakwa mengancam. Harusnya yang terbukti Pasal 11 UU Tipikor. Bukan Pasal 12. Rekan jaksa telah gagal melakukan pembuktian dakwaan," tegasnya. 

Pihaknya kembali menegaskan, dua perkara yang didakwakan jaksa mengenai penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih dan proyek Bandara Bali Utara adalah perdata.

Ini disebabkan, antara kliennya dengan investor sudah ada perjanjian sebelumnya. Menurut Agus Sujoko, unsur pemerasan juga dinilai tidak terbukti.

Dalam percakapan via SMS dan WA, antara saksi Devi Maharani (perwakilan PT Padma Energi Indonesia), tidak ditemukan kalimat memaksa atau mengancam meminta anggaran dari terdakwa.

"Saksi Devi Maharani meminta terdakwa sebagai Sekda Buleleng untuk membantu proses perizinan pembangunan Pelabuhan LNG di Celukan Bawang. Jadi, tidak ada paksaan dari terdakwa," serunya. 

Ditambahkan penasihat hukum lainnya, Gede Indria mengungkapkan, unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga tidak terpenuhi.

Menurutnya, uang yang diterima terdakwa dari perusahaan legal. Uang tersebut dipakai untuk kepentingan politik terdakwa, yakni mencalonkan putra sulungnya Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa sebagai Caleg DPRD Bali.

Baca juga: Dugaan Pemerasan, Gratifikasi dan TPPU Proyek di Buleleng, Dewa Ketut Puspaka Jalani Sidang Tuntutan

"Terdakwa tidak pernah mewujudkan uang dalam bentuk harta atau benda, sehingga bukan termasuk TPPU. Aset berupa rumah di Dalung, Kuta Utara, Badung, yang disita penyidik dibeli terdakwa sejak 1993," ungkap Indria.

Karena jaksa penuntut tidak bisa membuktikan dakwaannya, Agus Sujoko dkk meminta terdakwa Puspaka harus dilepaskan dan dibebaskan dari dakwaan Pasal 12 maupun Pasal 12 huruf e UU Tipikor.

"Sehingga seharusnya terdakwa dituntut dan divonis berdasarkan Pasal 11 UU Tipikor. Bukan Pasal 12 UU Tipikor," tuturnya. 

Sementara itu, Puspaka melalui pembelaan secara pribadi menyampaikan, tidak ada niatan untuk memeras dengan pemaksaan yang dihubungkan dengan jabatannya sebagai Sekda Buleleng.

Dari balik layar monitor, dirinya meminta keringanan hakim karena selama 34 tahun menjadi PNS tidak pernah indispliner dan tidak pernah bermasalah dengan keuangan negara.

Pula Puspaka menyebut, sebagaimana fakta di persidangan tidak ada satu pun saksi yang merasa dipaksa atau diancam secara fisik maupun psikis.

Dirinya juga mengakui tidak memiliki wewenang menerbitkan perizinan proyek. Terhadap dana yang sudah diterima adalah utang piutang yang disertai perjanjian.

Ia juga tidak merasa melakukan TPPU karena uang yang diterima berasal dari perusahaan legal, bukan hasil kejahatan.

"Semua uang sudah dipakai untuk memenuhi ambisi politik saya (mencalonkan anaknya jadi DPRD Bali). Semua aset yang disita JPU sudah dibuktikan secara terbalik dalam sidang," ungkapnya.

Baca juga: Dugaan Pemerasan, Gratifikasi, dan TPPU Sejumlah Proyek di Buleleng, Dewa Ketut Puspaka Diadili

Pada akhir pembelaannya, Puspaka yang kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan Badung ini menyampaikan permohonan maaf kepada istri, anak, cucu, dan pihak lainnya yang merasa dirugikan. 

Usai mendengarkan pembelaan dari penasihat hukum dan terdakwa, majelis hakim pun memberikan waktu kepada tim jaksa untuk menanggapi.

Tanggapan jaksa atas pembelaan terdakwa akan dibacakan pada sidang pekan depan.

(*)