Berita Denpasar

Terkesan Tak Ada Gaungnya, DPRD Bali Minta Komisi Informasi Lebih Turun ke Masyarakat

Terkesan Tak Ada Gaungnya, DPRD Bali Minta Komisi Informasi Lebih Turun ke Masyarakat

Penulis: Ragil Armando | Editor: Harun Ar Rasyid
ist
Komisi Informasi Publik Provinsi Bali menyerahkan laporan pertanggungjawaban ke ruang Badan Musyawarah DPRD Bali, Senin 18 April 2022. 

DENPASAR, TRIBUN BALI – Komisi I DPRD Bali meminta Komisi Informasi Provinsi (KIP) Bali untuk membumikan keberadaan lembaga informasi ini agar diketahui oleh seluruh masyarakat Bali.

KIP di Bali sudah cukup lama berdiri tetapi masih banyak masyarakat di Bali yang tidak mengetahui dimana seharusnya mereka mengadu ketika instansi pemerintah maupun swasta yang dinilai tidak ada keterbukaan informasi publik.

Oleh karenanya, sosialisasi harus gencar dilakukan untuk membumikan lembaga KIP ke masyarakat Bali.

Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bali Nyoman Budi Utama saat menerima laporan pertanggungjawaban Komisi Informasi Publik di ruang Badan Musyawarah DPRD Bali, Senin 18 April 2022.

Dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi didampingi anggota Komisi I diantaranya Made Suparta, Nyoman Oka Antara, Ketut Rochineng, Somvir dan AA Gde Agung Wira Mantara.

Baca juga: Pariwisata Dibuka Kasus Perselisihan Pekerja dan Perusahaan di Badung Malah Meningkat

Baca juga: PEMAIN MANCHESTER UNITED Bruno Fernandes Alami Kecelakaan Lalulintas, Mobilnya Ringsek

Baca juga: Isu Tarif VoA Naik 3 Kali Lipat, DPRD Bali Minta Pemerintah Lebih Sigap Lawan Hoax

Ketua Komisi I DPRD Bali Nyoman Budi Utama menjelaskan, sesuai amanat UU 14 Tahun 2008 khususnya pada pasal 28 ayat 2, KIP wajib menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Komisi I sebagai leading sektor. Laporan KIP menyangkut tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga KIP.

Budiutama mengatakan KIP dalam laporan baik tertulis maupun lisan sudah menyampaikan apa yang telah dilaksanakan dalam setahun berjalan.

"Tiga tugas utama KIP menyelesaikan sengketa informasi, mengejar indek keterbukaan informasi serta monitoring dan evaluasi informasi publik,"ujarnya.

Budiutama menambahkan laporan KIP dalam kurun waktu setahun KIP melaporkan ada 10 kasus sengketa informasi dan KIP mampu menyelesaikan dengan baik.

Komisi I berharap, ketika ada penyelesaian kasus sengketa informasi, KIP bisa memberikan rasa keadilan pada mereka yang bersengketa. Komisi I menjadi mitra kerja, kedepannya KIP diminta lebih banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Sebab, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa KIP memiliki kedudukan yang sangat strategis untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

"Lembaga KIP ini, harus secara inten memberikan informasi ke masyarakat sehingga perselisihan informasi bisa diselesaikan. Kita berharap semua jajaran KIP Bali bisa membumikan keberadaan komisi informasi sehingga masyarakat mengetahui kemana mereka harus mengadu kalau ada perselisihan informasi," pungkasnya. (gil)

BERITA LAINNYA

Sumber: Tribun Bali
  • Berita Terkait :#Berita Denpasar
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved