Berita Gianyar

Persaingan Harga Kirim Tak Sehat, Peternak Babi Mengadu ke DPRD Gianyar

Para peternak di Kabupaten Gianyar, Bali yang tergabung dalam Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia (Gupbi) Bali mendatangi DPRD Gianyar, Rabu 27 Apr

Tribun Bali/Badrun
Para peternak di Kabupaten Gianyar, Bali yang tergabung dalam Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia (Gupbi) Bali mendatangi DPRD Gianyar, Rabu 27 April 2022 pagi. 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Para peternak di Kabupaten Gianyar, Bali yang tergabung dalam Gabungan Usaha

Peternak Babi Indonesia (Gupbi) Bali mendatangi DPRD Gianyar, Rabu 27 April 2022 pagi. Mereka mengadukan kondisi nilai jual babi yang dikirim keluar Bali mengalami persaingan tidak sehat.

Dimana dalam kesepakan sebelumnya antar semua peternak, bahwa harga pengiriman babi keluar Bali sebesar Rp 45 ribu per kilogram (Kg).

Namun kenyataannya, saat ini ada yang menjual di angka Rp 41 ribu per Kg. Hal tersebut pun dinilai telah memberatkan kondisi perekonomian peternak kecil.

Ketua Gupbi Bali, Ketut Hari Suyasa, yang juga merupakan peternak babi asal Gianyar tersebut mengatakan, dalam pertemuan ini pihaknya meminta agar pemerintah ikut mengawasi pengiriman babi keluar bali.

Sebab, kata dia, jumlah pengirim babi keluar Bali di Gianyar paling banyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Bali, yakni sebanyak delapan orang.

Sebab, kata dia, saat ini terjadi perang harga pengiriman.

"Sepekan lalu ada konflik antar pengirim. Sebelumnya harga pengiriman babi ke Jawa disepakati senilai Rp 45 ribu per kilogram. Akhirnya babi tidak dibeli dengan kesepakatan itu. Saat ini bahkan ada yang jual seharga Rp 41 ribu. Dan, 41 itu digunakan pengirim di Jakarta untuk menggempur pengiriman babi yang telah disepakati seharga rp 45 ribu," ujar Hari.

"Karena kami tak memiliki kewenangan memanggil atau menegur, maka kami meminta bantuan pemerintah untuk mengawasi hal ini. Sebab kalau tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka harga jual akan jauh dari harga produksi," ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut, kata Hari, hal tersebut akan berat bagi peternak kecil. Sebab, harga pokok produksi di peternak kecil sekitar Rp 40 ribu. Belum lagi mereka terkena wabah. Pakan ternak juga tinggi, kata dia, sekarang naik 1000 rupiah per kilogram. "Dengan nilai jual Rp 41 ribu, peternak kecil sangat berat. Beda dengan peternak besar yang harga produksinya bisa di kisaran Rp 37 ribu per kilogram, sehingga harga kirim Rp 41 ribu tak masalah bagi mereka," ujarnya.

Hari mengatakan, pihaknya telah sering melakukan komunikasi dengan pihak pengirim yang menjatuhkan harga. Kata dia, beberapa orang yang ditemui sudah bisa diajak berkomunikasi. Namun masih ada yang sama sekali tidak bisa ditemui.

Baca juga: WASPADA, Penipuan Pemasangan Box Pengaman KWH Meter di Denpasar, PLN UID Bali Tegaskan Hal Ini

Baca juga: UPDATE SUBANG: Yosef Kembali Singgung Keterangan Saksi di BAP, Ada Yang Menghilang?

Baca juga: UKRAINA Tuduh Rusia Peras Eropa dengan Memutus Pasokan Gas ke Polandia dan Bulgaria

"Komunikasi sudah sering kami lakukan. Ada kesepahaman. Tapi ada beberapa yang terlibat dalam bisnis ini tidak bisa ditemui sampai hari ini. Dia yang menggempur harga di Jakarta. Karena Gupbi tak memiliki kewenangan memanggil atau menegur yang menjual murah tersebut. Maka kami memita bantuan pemerintah," tandasnya.

Hingga berita ini dikirim, pertemuan masih berlangsung. Dalam hal ini, mereka diterima Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Kandel Winarta, Wakil Ketua DPRD Gianyar, Ida Bagus Gaga Adi Saputra, anggota DPRD Gianyar dan Kadis Pertanian dan Peternakan Gianyar, I Made Raka.

Dalam hal ini, mereka diterima Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Kandel Winarta, Wakil Ketua DPRD Gianyar, Ida Bagus Gaga Adi Saputra, anggota DPRD Gianyar dan Kadis Pertanian dan Peternakan  Gianyar, I Made Raka. 

Ketua DPRD Gianyar, Wayan Tagel Winarta pasca pertemuan tersebut mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Sebab, hampir 60 persen masyarakat Gianyar bergerak sebagai peternak babi. Dimana babi dijadikan ternak untuk mengisi kekosongan lahan di belakang rumah, dan hasilnya biasanya digunakan untuk keperluan penting, seperti upacara keagamaan, biaya sekolah anak dan sebagainya.

"Nenti kita akan lakukan pembahasan dengan ekskutif dan Pak Bupati untuk menyelesaikan persoalan ini," tandasnya. 

(*)

BERITA LAINNYA

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved