KORUPSI LPD! Ini Pendapat Bendesa Kesiman Denpasar Jero Wisna

Sangat besar tentunya!

Nilai yang telah diberikan untuk tetap membuat Bali “hidup” dengan segala keunikan laku budaya.

Tradisi yang terbalut dalam nilai nilai religi Hindu Bali.

Mungkin jauh berkali kali lipat nilainya, dari nilai aset yang dibukukan saat ini yang mencapai Rp 23,5 triliun.

"Inilah yang tidak dimunculkan, dalam liputan yang malam itu kami tonton," katanya.

Seberapapun besar masalah, yang kini dihadapi tidak hanya oleh LPD.

Tetapi juga hampir semua entitas lembaga keuangan yang beroperasi di Bali.

Tentu tidak boleh begitu saja menegasi peran LPD yang telah membangun.

Menjaga dan mewariskan Bali yang luar biasa istimewa ini.

Baca juga: KORUPSI! LPD Desa Adat Kota Tabanan Hingga Rp 7,3 Miliar Dipakai Foya-foya

Tidak boleh juga, liputan ini menghilangkan peran Bali dalam menyumbang devisa kepada Negara Indonesia yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Tidak benar juga jika liputan ini, menghilangkan jejak jejak sumbangsih Bali yang karena keistimewaanya tadi.

Telah mampu mendukung pembangunan, berbagai bandar udara di luar Bali yang berada dalam wilayah kerja PT Angkasa Pura.

Ini sumbangsih Bali, sumbangsih desa adat, sumbangsih LPD kepada negara ini.

Lalu kemudian, ketika beberapa LPD saat ini ada dalam kondisi yang memprihatinkan.

"Janganlah kemudian kita ramai ramai menghujat, menenggelamkan bahkan mengeneralisasi, seolah ini adalah mega korupsi sebuah lembaga tradisional," tegasnya.

Yang telah menjadi bagian pembentuk NKRI, dan berpuluh tahun menyumbang devisa kepada negara yang kita nikmati bersama.

"Pikiran saya akhirnya menerawang," katanya

Apakah ini yang kita sebut sebagai momentum untuk mengenal lagi diri kita sendiri?

Momentum untuk mengenal bahwa, Bali, desa adat dan tentu saja LPD di dalamnya mestinya banyak berbenah.

Dan mau menyatukan diri untuk bersama-sama, menghadapi upaya untuk mendegradasi keberadaan desa adat yang tercinta dan LPD yang kita banggakan.

Baca juga: KORUPSI LPD Serangan, Kelihan Banjar Desa Adat Serangan Datangi Kejari Denpasar 

"Mungkin ini juga momentum untuk kita merenungi lagi, betapa upaya Gubernur Bali Wayan Koster untuk melakukan review terhadap kedudukan, fungsi, dan sistem pengelolaan LPD," katanya.

Yang sebelumnya adalah Lembaga Perkreditan Desa, menjadi Labda Pacingkreman Desa.

Mungkin saja adalah solusi dari upaya penguatan dan perjuangan LPD, saat ini untuk kembali berjaya di masa mendatang.

Kami secara pribadi tidak menampik, bahwa ada LPD yang mungkin tidak di kelola dengan benar.

Atau dikelola oleh oknum pengurus, yang tidak melakukan tata kelola dengan benar.

"Ini tentu saja adalah tanggungjawab kita besar, siapapun yang telah menikmati Bali, hidup di Bali dan bangga menjadi bagian dari keistimewaan Bali," katanya. 

Bagi nasabah LPD yang sedang mengalami permasalahan, semoga bisa diselesaikan dengan win-win solution.

Penyelesaian permasalahan yang bisa mengembalikan kembali hak-hak nasabah secara utuh, sehingga tidak menjadi efek trauma berkepanjangan.

Desa adat juga tentunya harus mengambil peran, apalagi selama beroperasi telah ikut serta mengelola dan menikmati baik dana pembangunan, dana sosial maupun program lain dari LPD.

Selama ada keinginan, kebersamaan dan kebijaksanaan yang menjadi nafas dan jiwa rajegnya Desa Adat di Bali, pasti selalu akan ada jalan keluar.

Mari Jaga Bali, Jaga Desa Adat dan Jaga LPD kita semua.

Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru! (*)