Kenaikan BBM
HARGA BBM Naik, Upah Karyawan Diharapkan Naik di Bali, Simak Alasan Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah akan menyalurkan BSU untuk pekerja atas kenaikan BBM ini. Para pekerja pun meminta kenaikan upah.
Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani | Editor: Anak Agung Seri Kusniarti
Tapi gaji kami sebagai buruh ini juga harus dinaikan juga lah," katanya.

Sementara Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Buleleng Made Winingsih, juga berharap ada kebijakan dari perusahaan media, untuk memikirkan dampak kenaikan BBM ini kepada para karyawannya.
"Pikirkan lah agar karyawan kesejahteraannya meningkat.
Karena dampak dari kenaikan BBM ini juga memengaruhi sembilan bahan pokok kebutuhan kita sehari-hari.
Saya selaku ketua PWI Buleleng, berharap ada kebijakan untuk penyesuaian gaji karyawan yang ada di perusahaan media," ucapnya.
Terpisah, Jro Mangku Made Arta ditemui usai mengisi BBM di SPBU Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng mengaku dapat memaklumi keputusan pemerintah dalam menaikan harga BBM ini.
Ia menilai pemerintah terpaksa menaikan harga BBM ini, lantaran minimnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah.
"Ya terima saja, yang penting BBM tidak langka.
Saya mengerti harganya naik karena pemerintah kekurangan dana," ujarnya.
Pengawas Lapangan SPBU Banyuasri, Komang Sukra Ambara Dana, mengatakan, sempat terjadi antrean panjang di SPBU Banyuasri akibat langkanya BBM jenis solar di SPBU yang lain, beberapa minggu yang lalu.
Selain itu, sebelum adanya kenaikan harga BBM ini, jatah solar juga sempat dibatasi, yakni hanya 8.000 liter per hari.
Namun sejak kenaikan harga BBM ini, kini pasokannya sudah bertambah menjadi 16 ribu liter.
"Solar di SPBU yang lain kosong. Jadi banyak sopir truk yang beli ke sini, jadi sempat terjadi penumpukan truk di SPBU kami.
Kiriman pasokak juga sempat dibatasi, tapi sekarang sudah normal. Kami dapat pasokan solar 16 ribu liter untuk solar dan 32 ton untuk pertalite, jadi tumpukan kendaraan sudah tidak ada. Sudah landai," tandasnya.

Ini Alasan Presiden Joko Widodo dan Pemerintah Pusat