Berita Klungkung
Antisipasi Inflasi, Klungkung Alokasikan Sekitar Rp 2,6 Miliar Untuk Program Perlindungan Sosial
program perlindungan sosial, Pemkab Klungkung mengalokasikan anggaran sekitar Rp 2,6 miliar, tidak semata-mata disalurkan berupa BLT
Penulis: Eka Mita Suputra | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Pemkab Klungkung mengalokasikan anggaran sekitar Rp 2,6 miliar, untuk program perlindungan sosial.
Nantinya anggaran ini digunakan untuk program antisipasi inflasi yang terjadi akibat dari kenaikan harga BBM.
Pengalokasikan bantuan tersebut menyusul Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
Pemda harus mengalokasikan DAU sekitar 2 persen, untuk program perlindungan sosial seperti subsidi sektor transportasi angkutan umum, nelayan, dan perlindungan sosial tambahan.
Baca juga: 16.259 KK di Badung Bali Terima BLT BBM, Disalurkan Bertahap
"Kalau di Klungkung, kami sudah alokasikan DAU sebesar Rp2,6 untuk perlindungan sosial. Ini langsung kami alokasikan, tanpa pembahasan lagi karema merupakan amanat dari pemerintah pusat," ujar Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, Kamis 7 September 2022.
Nantinya anggaran itu tidak semata-mata disalurkan berupa bantuan langsung tunai (BLT), namun bisa untuk subsidi angkutan umum, subsidi nelayan, ataupun program lain untuk antisipasi inflasi.
"Nanti mungkin bisa dialokasikan untuk subsidi angkutan, nelayan. Itu sudah ada ketentuannya,"jelasnya.
Menurutnya pada intinya perlindungan sosial ini, untuk mengantisipasi turunnya daya beli masyarakat karena dampak inflasi dari kenaikan harga BBM.
"Bisa juga nanti kita buat operasi pasar. Intinya antisipasi turunnya daya beli masyarakat. Paling penting terkait pangan ini," jelasnya.
Sementara, seorang nelayan asal Desa Kusamba,Gede Suarta menanggapi rencana adanya alokasi bantuan ke para nelayan.
Namum dirinya berharap bantuan yang diberikan tidak berupa bantuan langsung tunai (BLT), namun sebaiknya diberikan subsidi khusus untuk BBM ke para nelayan yang sifatnya lebih berkelanjutan.
"Kalau BLT paling seminggu sudah habis. Saya harap bisa ada subsidi khusus untuk nelayan. Karena itu yang benar-benar terasa," ujar Gede Suarta, Rabu 7 September 2022.
Apalagi menurut Suarta, data-data nelayan sudah ada di pemerintah daerah.
Jika diberikan subsidi BBM khusus nelayan, bantuan yang dirasakan bisa lebih berkelanjutan.
"Mungkin tinggal dikasi kartu, lalu kami bisa beli Pertalite dengan harga subsidi khusus. Tentu sangat bermanfaat. Kalau BLT dipakai seminggu saja habis," ungkapnya.
