Berita Jembrana
Korban Banjir di Jembrana Khawatir Relokasi Tak Jadi Solusi, 39 KK Relokasi dan 70 KK Dapat Stimulan
Puluhan masyarakat tampak datang ke wantilan Pura Jagatnatha Jembrana, Jumat 4 November 2022 siang.
Penulis: I Made Prasetia Aryawan | Editor: Harun Ar Rasyid
lihat foto
NEGARA, TRIBUN BALI - Puluhan masyarakat tampak datang ke wantilan Pura Jagatnatha Jembrana, Jumat 4 November 2022 siang.
Mereka datang untuk menghadiri kegiatan tatap muka dengan pemerintah terkait rencana relokasi rumah warga yang terdampak bencana alam.
Terutama mereka yang mengalami rusak berat atau hanyut saat banjir bandang.
Total ada 39 KK yang akan direlokasi dan 70 KK mendapat stimulan untuk perbaikan rumah.
Menurut informasi yang diperoleh, ada dua strategi yang disiapkan untuk penanganan bencana alam di Jembrana.
Pertama adalah mengusulkan anggaran pembangunan rumah kepada pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR.
Kemudian juga menyediakan tanah Pemprov Bali untuk lokasi relokasi warga serta pemberian stimulan kepada warga terdampak sesuai Pergub 32 Tahun 2021 tentang bantuan sosial yang tidak direncanakan.
Bupati Jembrana, I Nengah Tamba mengatakan, pihaknya sudah menyisir data warga terdampak bencana alam banjir bandang.
Total ada 39 KK yang akan direlokasi dan 70 KK yang diusulkan mendapat stimulan. Sekarang proposal sudah diserahkan Pemprov Bali melalui BPBD Bali.
"Kami harap ini bisa cepat terealisasi," katanya.
Menurutnya, pelaksanaan atau tahapannya akan berlangsung di lapangan. Sehingga, dengan segera ia akan mengajak masyarakat untuk mengecek ke tiga lokasi yang menjadi tempat relokasi rumah warga.
"Semoga mereka (warga) mau bergabung di satu titik," harapnya.
Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Made Rentin menjelaskan, pihaknya telah menyusun rencana untuk relokasi warga terdampak bencana alam di Jembrana. Dari laporan yang diusulkan, ada 39 KK relokasi karena rumahnya rusak berat dan 70 KK mendapat stimulan. Jumlah tersebut adalah untuk mereka yang terdampak pada bencana alam banjir bandang DAS Bilukpoh di Desa Penyaringan dan Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo.
"Per KK nanti diberikan 1,5 are langsung sertifikat," sebutnya.
Kemudian, kata dia, untuk nilai bantuan yang diberikan kepada warga relokasi dan stimulan adalah sama, yakni Rp35 Juta per KK. Mengenai tanah Pemprov Bali yang disediakan ada di tiga lokasi. Khusus untuk relokasi, nantinya anggaran pembangunan boleh dilakukan secara sharing. Direncanakan dana dari pusat serta pemerintah daerah. Dan kemungkinan nantinya akan diberikan dana pendampingan dari pemerintah daerah. Artinya, anggaran untuk membangun fasilitas pendukung di luar rumah layak huni.
