Dewan Buleleng Usulkan Layanan Ambulans Jenazah Gratis untuk Masyarakat Miskin

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - DPRD Buleleng mengusulkan kepada Pemkab agar membuat program ambulans jenazah gratis untuk masyarakat miskin, atau pemegang KIS PBI.

Ini dilakukan sebab dewan kerap menerima keluhan dari masyarakat, jika layanan ambulans jenazah gratis tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. 

Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna pada Jumat (18/11/2022) mengatakan, BPJS Kesehatan hanya menanggung biaya perawatan untuk masyarakat pemegang KIS.

Baca juga: 25 Titik Jalan di Desa Jagaraha Buleleng Berlubang, Mahardika: Membahayakan Pengguna Jalan

Sementara layanan ambulans jenazah tidak ditanggung.

Hal ini pun kerap dikeluhkan oleh masyarakat kepada anggota dewan, khususnya Komisi IV DPRD Buleleng. 

Untuk itu, Supriatna berharap Pemkab Buleleng bisa memberikan program ambulans jenazah gratis khusus untuk masyarakat miskin.

Ia menargetkan program ini dapat terealisasi pada 2023 mendatang.

"Kami siap mendorong dan sepakat apabila eksekutif  menyiapkan anggaran untuk layanan ambulans gratis ini."

Baca juga: Pekan Depan, Kasus Pembunuhan Ibu Hamil oleh Suami di Buleleng Akan Dilimpahkan ke JPU

"Harapannya 2023 terealisasi, karena masih terbentur regulasi. Kami akan secepatnya merevisi regulasi yang ada di Perda terkait retribusi kesehatannya, karena ada beberapa item yang harus diatur dalam Perda itu," jelas Supriatna. 

Sementara Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan, pihaknya  setuju untuk memberikan layanan ambulans jenazah gratis untuk masyarakat miskin.

Sebab pihaknya telah berkomitmen wajib melindungi, membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin. 

Baca juga: Distan Buleleng Bikin Skema Penanganan Rabies Mirip PMK, Pasca Bocah 4 Tahun Meninggal Suspek Rabies

Untuk membuka layanam ini, Lihadnyana menyebut pihaknya tidak harus melakukan pengadaan mobil ambulans baru.

Ia pun telah meminta Sekda Buleleng Gede Suyasa untuk mengkaji hal ini.

"Masyarakat miskin jangan sampai terbebani. Kami sangat setuju dengan program ini.  Tidak mesti harus pengadaaan, yang penting terfasilitasi itu saja. Teknisnya nanti akan dikaji oleh Sekda," tandasnya. (*)

Berita lainnya di Berita Buleleng