Berita Bali

AJI Denpasar Gelar Aksi Tunggal di Bajra Sandhi, Tolak 17 Pasal Bermasalah Dalam RKUHP

Aliansi Jurnalis Independen Kota Denpasar (AJI Denpasar) menggelar aksi penolakan 17 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan

Tribun Bali/Ida Bagus Putu Mahendra
Aksi yang digelar AJI Denpasar pada Senin 5 Desember 2022. Aksi tersebut guna menolak sejumlah pasal bermasalah dalam RKUHP. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Aliansi Jurnalis Independen Kota Denpasar ( AJI Denpasar) menggelar aksi di kawasan Bajra Sandhi, Denpasar pada Senin 5 Desember 2022.


Aksi digelar guna menolak sejumlah pasal bermasalah dalam RKHUP yang pembahasannya akan digelar besok 6 Desember 2022 dalam rapat paripurna DPR RI.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu perwakilan AJI Denpasar mengenakan baju putih yang kemudian diisi dengan tulisan penolakan terhadap pasal bermasalah dalam RKUHP.

Baca juga: RKUHP Check In Harus Pasangan Sah,  Ini Kata Menparekraf Sandiaga


Selain itu, perwakilan AJI Denpasar tersebut juga membentangkan poster yang berisi kalimat penolakan terhadap pasal bermasalah dalam RKUHP.

Eviera Paramitha Sandi selaku Ketua AJI Denpasar menuturkan, aksi tersebut merupakan aksi serentak yang digelar oleh AJI dari sejumlah daerah di Indonesia.

Pasalnya, terdapat 17 Pasal dalam RKUHP yang dianggap bermasalah oleh AJI.


“Kami mengadakan aksi tunggal, dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, di mana kami dari Aliansi Jurnalis Independen menyatakan sikap kami terhadap pasal-pasal yang ada di RKUHP, yang rencananya akan dibahas besok oleh DPR RI.”

Baca juga: Bahaya Jika RKUHP Disahkan, Dewan Pers: Ini Perangkat Pembungkaman Media Massa


“Kami sebagai jurnalis menolak Pasal-Pasal bermasalah yang ada di RKHUP, ada 17 pasal,” ungkap Eviera saat ditemui Tribun Bali di Bajra Sandhi, Denpasar.

Eviera menjelaskan, Pasal yang dapat mengganggu kinerja jurnalis yakni Pasal 263 yang mengatur tentang tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitaan bohong.


Selain itu, Pasal yang juga dianggap mengganggu kinerja jurnalis yakni Pasal 264 yang mengatur tentang tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.

Baca juga: Draf RKUHP: Hina Presiden dan Wapres Hingga Usik Tetangga Dipidana


“Pasal-Pasal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja jurnalis. Di antaranya beberapa pasal yang disebutkan tadi. Tentang penghinaan dan tindak pidana penyiaran dan penyerbarluasan pemberitaan atau pemberitaan bohong.”


“Itu bisa mengganggu kerja-kerja jurnalis yang selama ini kami gunakan. Yang kami tekankan adalah tentang kritik yang bisa digunakan untuk membungkam kami sebagai jurnalis,” jelas Eviera, Ketua AJI Denpasar


Lebih lanjut, AJI Denpasar menyatakan sejumlah sikap dan tuntutannya.

Di antaranya menolak RKUHP yang dibuat pemerintah dan sedang dibahas di DPR RI, menuntut pemerintahan Jokowi-Ma’ruf menolak atau menarik kembali RKUHP, dan menuntut DPR RI menghentikan pembahasan dan pengesahan RKUP.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved