Berita Denpasar

Buntut Vonis Anak Mantan Sekda Buleleng Kasus TPPU, JPU Nyatakan Banding

Buntut Vonis Anak Mantan Sekda Buleleng Kasus TPPU, JPU Nyatakan Banding

Penulis: Putu Candra | Editor: Fenty Lilian Ariani
Tribun-Bali.com / Putu Candra
Tersangka Gede Radhea ditahan oleh penyidik Kejati Bali. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menyatakan banding atas vonis pidana yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar terhadap terdakwa I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa (34). Diketahui, Rhadea yang adalah anak mantan Sekda Buleleng, Dewa Ketut Puspaka di vonis pidana penjara selama empat tahun. Ia dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait sejumlah proyek di Buleleng.

Vonis majelis hakim tipikor pimpinan Heriyanti lebih ringan dari tuntutan yang dilayangkan JPU. Sebelumnya JPU mengajukan tuntutan pidana penjara selama tujuh tahun, dan pidana denda Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan kepada Rhadea. Selain itu, Rhadea juta dituntut pidana tambahan membayar uang pengganti Rp 4,8 miliar, subsidair pidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan.

"Jaksa penuntut umum nyatakan banding atas vonis terdakwa I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa. Pernyataan Banding disampaikan Kamis lalu," terang Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati Bali, A Luga Harlianto saat dikonfirmasi, Selasa, 24 Januari 2023.

Seperti diberitakan, selain menjatuhkan vonis pidana penjara selama empat tahun. Majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 750 juta subsidair empat bulan kurungan kepada terdakwa Rhadea. Pula Rhadea tidak diwajibkan membayar uang pengganti. 

Dalam amar putusannya, majelis hakim Tipikor tidak sependapat dengan dakwaan pada tuntutan tim JPU. Selama pembuktian di persidangan, menurut majelis hakim, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian terdakwa Rhadea harus dibebaskan dibebaskan dari segala dakwaan korupsi JPU.

Meski membebaskan terdakwa dari jeratan dakwaan korupsi, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Rhadea tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TPPU. Rhadea pun dijerat Pasal 5 ayat 1 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, sebagaimana dakwaan kedua subsidair JPU.

Diungkap dalam surat dakwaan tim JPU, terdakwa Rhadea diduga melakukan korupsi dan TPPU bersama ayahnya, Dewa Ketut Puspaka saat itu masih menjabat Sekda Buleleng. Perbuatan rasuah itu diduga dilakukan rentang waktu Nopember 2016 hingga tahun 2020.

Dewa Puspaka sebagai Sekda Buleleng menjadi makelar pengurusan izin pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG di Celukan Bawang. Proyek lainnya yang diurus adalah penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng.

Total keseluruhan dana yang diterima Dewa Ketut Puspaka kurang lebih sebesar Rp 12,5 miliar. Salah satunya dana diterima melalui rekening terdakwa Rhadea. 

Dewa Puspaka yang saat ini menjadi terpidana terbukti secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, yaitu PT Titis Sampurna. 

Rangkaian korupsi dan TPPU berawal pada 2014 di rumah Dewa Puspaka di Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Puspaka bertemu Direktur PT. TS. Dalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan rencana pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG di Celukan Bawang, dan proposal penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng.

PT. TS berencana membangun Kabupaten Buleleng dari sektor energi yang dalam pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan oleh anak perusahaan PT TS, yaitu PT PEI. Dewa Puspaka kemudian bertemu Direktur PT. PEI di ruang kerja Dewa Puspaka. Dewa Puspaka pun bersedia membantu dan menjanjikan kelancaran proses pengurusan perizinan-perizinan terkait yang diajukan oleh PT PEI. 

Akhir tahun 2014, Dewa Puspaka bersama Direktur CV Singajaya Konsultan yaitu Made Sukawan Adika datang ke Kantor PT PEI di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut sekaligus membahas masalah pekerjaan dan biaya konsultan.

Tahun 2015, Dewa Puspaka juga mempunyai keinginan untuk menyewakan lahan Desa Adat Yeh Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng kepada PT TS. Dewa Puspaka telah menyiapkan proposal penyewaan lahan tersebut sehingga PT TS hanya menandatangani proposal yang telah disiapkan Dewa Puspaka.

Terkait dengan sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut, PT TS sudah melakukan pembayaran kurang lebih sebesar Rp 12,5 miliar dengan cara ditransfer ke rekening saksi Made Sukawan Andika, Hasyim, Made Chandra Berata dan terdakwa Rhadea. Uang tersebut sebenarnya diterima Dewa Puspaka, tapi sengaja ditampung di rekening beberapa orang. 

Tahun 2016, Dewa Puspaka dan Sukawan Adika ke Jakarta meneken surat sewa lahan Yeh Sanih. Salah satu isi kesepakatan dalam perjanjian tersebut adalah nilai sewa lahan sebesar Rp 25 miliar dengan masa sewa lahan selama 40 tahun, dengan luas lahan seluas 58 hektare.

Selanjutnya di tahun 2018 dilakukan addendum posisi Sukawan Adika digantikan oleh terdakwa Rhadea. Setelah terdakwa menggantikan posisi Sukawan Adika dalam surat perjanjian sewa tanah Desa Adat Yeh Sanih, terdakwa mulai melakukan komunikasi dengan saksi Devy Maharani pada 1 Februari 2018.

Selanjutnya PT TS beberapa kali melakukan transfer uang ke rekening Bank Danamon milik Rhadea. Secara keseluruhan PT TS telah melakukan pembayaran sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih melalui transfer ke rekening milik terdakwa sebesar Rp 4,8 miliar. 

Dari uang yang diterima terdakwa, tidak ada yang diterima masyarakat Desa Adat Yeh Sanih selaku pemilik lahan, sehingga membuat masyarakat Desa Adat Yeh Sanih merasa dirugikan oleh perbuatan Dewa Puspaka. 
Uang sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih yang telah diterima Dewa Puspaka sebesar Rp 12,5 miliar yang “dibungkus” dengan perjanjian sewa lahan yang sebenarnya tidak pernah disewakan. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved