Bawaslu Denpasar Lantik 43 Personel PKD, Keterwakilan Perempuan Hampir 50 Persen

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Bawaslu Denpasar melantik 43 personel PKD (Panwaslu Kelurahan/Desa) di Hotel Aston Denpasar pada Senin 6 Februari 2023.

Acara pelantikan yang dimulai pukul 09.00 WITA itu diisi dengan sejumlah rangkaian kegiatan.

Seperti di antaranya pelantikan, pengambilan sumpah dan janji, serta penandatanganan pakta integritas.

Baca juga: Anak Agung Gde Agung Mundur dari Kontestasi Pemilu 2024, Minta Maaf pada Pihak yang Dikecewakan

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Denpasar I Putu Arnata menerangkan, 43 personel PKD tersebut terdiri dari 21 perempuan dan 22 laki-laki.

Artinya, persentase keterwakilan perempuan sebagai PKD (Panwaslu Kelurahan/Desa) hampir mendekati 50 persen.

“Iya hari ini kita lantik 43 PKD se-Kota Denpasar. Ada 21 perempuan dan 22 laki-laki,” ujar Arnata kepada Tribun Bali.

Baca juga: PKPI Resmi Tak Lolos Pemilu 2024, Ngakan Putra Bersiap Pindah Partai

Selain partisipasi dari kaum perempuan yang bertambah, pendaftaran PKD periode Pemilu 2024 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Pemilu periode sebelumnya.

Kendati hanya tersedia 43 kursi PKD, pendaftar PKD periode Pemilu 2024 disebut mencapai 120 orang yang terdiri dari 53 laki-laki dan 67 perempuan.

Sementara itu, pada Pilwali tahun 2020, jumlah pendaftar PKD hanya sebanyak 98 orang yang terdiri dari 52 laki-laki dan 46 perempuan.

Baca juga: Rancangan Alokasi Kursi Anggota DPRD Bali Pemilu 2024, Buleleng Berkurang Sedangkan Badung Bertambah

“Artinya dapat disampaikan bahwa minat masyarakat untuk menjadi penyelenggara itu semakin meningkat,” jelas Arnata pada Senin 6 Februari 2023.

Adapun persebaran PKD di masing-masing kecamatan yakni 11 orang di Kecamatan Denpasar Barat, 11 orang di Kecamatan Denpasar Utara, 11 orang di Kecamatan Denpasar Timur, dan 10 orang di Kecamatan Denpasar Selatan.

Usai dilantik, 43 personel PKD yang bertugas hingga Januari 2025 itu akan mengikuti sesi bimtek soal kepemiluan.

Bimtek digelar guna menyamakan persepsi antar personel PKD.

Baca juga: Polemik Pemilu Sistem Proporsional, Pengamat Politik: Proporsional Terbuka Indikator Demokrasi Sehat

Pasalnya, sejumlah personel PKD merupakan orang baru yang sebelumnya belum pernah menjadi personel PKD.

Adapun materi bimbingan teknis yang diberikan oleh sejumlah narasumber yakni seputar teknis pengawasan, kode etik, hingga tahapan Pemilu 2024 yang tengah berlangsung.