Komisioner KPU Bali Sambangi KPU Badung, Supervisi Tahapan Pemilu Hingga Kasus Dugaan Korupsi

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Komisioner KPU Bali, Anak Agung Gede Raka Nakula menyambangi Kantor KPU Badung pada Rabu 15 Februari 2023.

Raka Nakula yang tiba di Kantor KPU Badung sekitar pukul 15.00 WITA hadir guna melakukan supervisi.

Dalam kesempatan tersebut, Raka Nakula mengungkapkan, supervisi dilakukan guna memeriksa tahapan Pemilu 2024 yang tengah berlangsung di Kabupaten Badung, Bali.

Selain itu, pihaknya juga melakukan supervisi soal kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pejabat KPU Badung.

“Supervisi terkait tahapan penyelenggaraan (Pemilu) seperti verifikasi faktual DPD, dan pencoklitan.”

“Dan kebetulan kami membaca informasi di media terkait penetapan salah satu pegawai kita yang statusnya dijadikan tersangka,” ujar Raka Nakula kepada Tribun Bali.

Disinggung soal kasus dugaan korupsi yang melibatkan Pejabat KPU Badung, Raka Nakula tak dapat berbicara banyak.

Mantan Ketua KPU Badung itu menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kesekretariatan KPU Badung guna mencari tahu apa sesungguhnya yang terjadi.

Baca juga: Satu Pejabat KPU Badung Ditetapkan Tersangka, Tilep Dana Hibah Saat GiriAsa Lawan Kotak Kosong

Hal tersebut dilakukan lantaran KPU Provinsi Bali memang memiliki wewenang untuk melakukan supervisi tersebut.

“Kita akan mendalami permasalahan-permasalahan yang muncul, untuk kita mengevaluasi untuk ke depannya apa yang harus kita lakukan.”

“Berkoordinasi dengan salah satu sekretariat kita (KPU Badung) untuk mencari tahu sebenarnya permasalahan apa yang ada,” jelas Raka Nakula saat ditemui Tribun Bali di Kantor KPU Badung.

Raka Nakula juga menuturkan, supervisi tersebut juga dilakulan untuk mempersiapkan langkah selanjutnya jika kasus dugaan korupsi oleh salah satu Pejabat KPU Badung berinisial IGNW terus berlanjut.

“Dan juga apa yg harus kita lakukan dan persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan seandainya proses dan kasus ini berlanjut. Ini yang perlu kita komunikasikan,” ujarnya.

Raka Nakula yang dua periode menjadi Komisioner KPU Badung itu mengungkapkan, KPU merupakan lembaga yang bersifat hierarki.

Sehingga, keputusan soal tindakan yang akan dilakukan kepada IGNW merupakan wewenang Kesekretariatan KPU RI.