Kantor Imigrasi Singaraja Akan Dibangun Baru, Ada Peluang Naik Jadi Kelas I

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dibangun baru, dengan anggaran sebesar Rp 21 miliar yang bersumber dari APBN.

Kantor tersebut dirancang dua lantai, dan lebih presentatif sehingga memiliki peluang untuk naik tingkat, menjadi Imigrasi kelas I.

Kepala Imigrasi Kelas II Singaraja, Hendra Setiawan pada Minggu (12/3/2023) mengatakan, kantor Imigrasi Singaraja akan dibangun ulang.

Dirancang lantai dua, dan dibuat lebih tinggi untuk menghindari banjir.

Pembangunan fisik akan dimulai pada dimulai Mei mendatang, dan ditargetkan selesai pada November 2023 ini.

Sehingga kantor baru tersebut dapat diresmikan pada Januari 2024 mendatang.

Baca juga: Tak Kapok! Selama 2 Hari Ratusan WNI Hingga WNA Pelanggar Lalin di Denpasar Ditilang Manual

Baca juga: Masyarakat Resah, Kanwil Kemenkumham Bali Deportasi WNA Overstay dan Penyalahgunaan Izin Tinggal

"Dalam pembangunannya ada standar yang tidak boleh dihilangkan. Seperti ciri khas suatu daerah. Desain dan warnanya juga khusus, diseragamkan dengan kantor Imigrasi lain yang ada di Indonesia," terangnya.

Pembangunan kantor ini ditambahkan Hendra, menggunakan anggaran dari Kemenkum HAM, dengan total sebesar Rp 21 miliar.

Dengan pembangunan ini, layanan sementara waktu dipindah ke Jalan Seririt-Singaraja, tepatnya di Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, atau di sebelah utara SPBU Anturan.

Dengan adanya kantor baru ini, Hendra pun menyebut ruang layanan akan lebih besar.

Layanan drive true yang sebelumnya sudah diterapkan pihaknya, sejak Pandemi Covid-19 juga akan lebih baik lagi, sehingga masyarakat bisa mengambil passportnya tanpa turun dari kendaraan.

Disamping itu, Hendra menyebut dengan kantor baru ini, peluang Imigrasi Singaraja untuk naik menjadi kelas I juga akan lebih besar.

Pihaknya dapat memecah Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian.

Naik kelas ini dianggap Hendra penting, mengingat selama ini wilayah kerja Imigrasi Singaraja cukup luas, mencakup Buleleng, Jembrana dan Karangasem.

Terlebih status gedung telah dihibahkan oleh Pemkab Buleleng dari sebelumnya pinjam pakai.

"Karyawan kami jadi bertambah, jadi lalu lintas sendiri, izin tinggal keimigrasian juga sendiri. Kalau sebelumnya digabung.

Kekuatan kami untuk melakukan pengawasan bertambah lagi. Sesuai standarisasi memang memungkinkan untuk naik jadi kelas I karena wilayah kerja kami sepertinya Bali," tandasnya. (*)