Banyak WNA Bermasalah di Bali, PD KMHDI Bali Minta Pemerintah Tegas, Tindak WNI yang Beri Contoh

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di Bali kini tengah menjadi sorotan. 

Dimana banyak WNA yang bertingkahlaku tak sesuai aturan dan meresahkan. 

Beberapa kejadian tersebut misalnya banyak WNA ugal-ugalan di jalan raya, yang sempat viral di media sosial (medsos) beberapa pekan lalu.  

Terkait hal ini, PD KMHDI Bali pun angkat bicara.

Ketua PD KMHDI Bali Putu Esa Purwita mendesak pemerintah agar bersikap tegas terhadap WNA di Bali yang berprilaku menyimpang. 

Hal tersebut lantaran, tingkah laku bule yang merupakan wisatawan di Bali ini, sudah keterlaluan. 

Menurutnya ini bukan kali pertama, bule di Bali berprilaku menyimpang, dan viral media sosial. 

Hal itu merupakan imbas dari kurangnya pengetahuan wisatawan terkait dengan hukum di indonesia serta norma yang ada di Bali. 

"Kita sudah pernah dihebohkan oleh adanya wisatawan mancanegara yang melecehkan tempat suci, berkelahi dengan masyarakat lokal, serta tidak mentaati aturan berkendara seperti tidak memakai helm, tidak memakai baju, serta berkendara dengan kecepatan tinggi," kata Ketua PD KMHDI Bali Putu Esa Purwita, Kamis, 16 Maret 2023.

Baca juga: Viral WNA Pelanggar Lalu Lintas Bentak Kasatlantas Gianyar saat Razia di Catus Pata Depan Puri Ubud

Ia pun mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan meningkatkan tindakan preventif dan kuratif. 

Preventif yang dimaksud adalah upaya edukasi kepada wisatawan mancanegara, berupa sebuah aturan yang bisa disampaikan oleh guide yang mendampingi wisatawan mancanegara (wisman), yang tentunya turut diawasi oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali. 

Selanjutnya, tindakan kuratif juga harus diperhatikan. 

Di mana pihak kepolisian harus lebih tegas dalam menindak. 

Apabila ada wisman di Bali yang melanggar lalu lintas. 

"Tak terkecuali juga Masyarakat Indonesia yang melanggar aturan lalu lintas, karena bisa saja wisatawan mancanegara mencontoh Masyarakat Indonesia yang juga melanggar namun tidak ditindak tegas," katanya.