Pemkab Klungkung Siapkan Anggaran Rp 22 Miliar Untuk Perbaikan Jalan di Nusa Penida

SEMARAPURA,TRIBUN-BALI.COM - Pemkab Klungkung pada tahun 2023 ini, kembali melakukan Pembenahan infrastruktur jalan di Nusa Penida.

Tahun ini anggaran yang disiapkan untuk perbaikan jalan di Nusa Penida mencapai Rp22 miliar.

Kabid Bina Marga Dinas PU, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Gede Martajaya menjelaskan, penanganan jalan di Nusa Penida selama ini dilakukan secara bertahap. 

Pada tahun 2022 lalu, penanganan jalan di Nusa Penida memanfaatkan dana pinjaman program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sekitar Rp10 miliar. 

Adapun yang diperbaiki tahun 2022 meliputi ruas jalan Penangkidan- Pasih Uug (Desa Bungamekar) dengan panjang 4,5 Kilometer.

Jalan Mentigi-GriaTengah (Desa Batununggul) sepanjang 4 Kilometer, Jalan Kutapang-Maos (Desa Kutampi) sepanjanh 1,5 kilometer, dan Jalan Behu- Bungamekar (Desa Bungamekar) sekitar 1 kilometer.

Tahun 2023 ini, anggaran yang disiapkan untuk perbaikan jalan di Nusa Penida mencapai Rp22 miliar yang bersumber dari APBD dan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Provinsi Bali.

"Penanganan jalan tahun ini sumber anggarannya dari BKK (Bantuan Keuangan Khusus) dari Provinsi Bali, dan APBD Kabupaten Klungkung," ujar Gede Martajaya, Minggu (19/3/2023).

Perbaikan jalan yang dianggarkan dari APBD Klungkung meliputi perbaikan jalan menuju Pura Tunjuk Pusuh di Desa Tanglad dengan panjang mencapai 1,8 kilometer dan dianggarkan Rp 3,8 miliar.

Ruas jalan Ponjok-Jurang Batu yakni akses menghubungkan Desa Kutampi-Desa Suana sepanjang 8,9 kilometer. Anggaran yang dibutuhkan Rp 12 miliar. 

Sementara penanganan jalan yang dianggarkan melalui BKK Provinsi Bali yakni ruas jalan Sampalan-Toyapakeh dengan panjang 8,8 kilometer.

Ruas jalan ini membutuhkan anggaran mencapai Rp 2 miliar. 

"Kondisi Jalan Sampalan -Toya Pakeh rusak dan berlubang. Nanti akan dibangun beton kurus," jelas Gede Martajaya.

Kemudian ruas jalan Paku-Banjar Bingin di Desa Batukandik dengan panjang mencapai 2,5 kilometer, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 4 miliar. 

"Kondisi ruas jalan Paku menuju Banjar Bingin juga rusak parah, karena cukup lama belum mendapat penanganan," jelasnya.

Kondisi geografis membuat penanganan ruas jalan di Nusa Penida membutuhkan anggaran cukup besar.

Bahkan bisa mencapai dua kali lipat, jika dibandingkan biaya penanganan di Kecamatan Klungkung, Banjarangkan, dan Dawan. 

Hal ini disebabkan karena biaya mobilisasi material maupun alat cukup mahal.

Aspal di Nusa Penida semuanya menggunakan aspal coldmix.

"Di Nusa Penida tidak memungkinkan menggunakan aspal hotmix. Karena tidak mungkin dibangun AMP (asphalt mixing plant). Bapak Bupati minta kajian penggunaan beton atau coldmix. Kalau menggunakan beton, secara teknis dibuat dalam kondisi panas dan diampar dalam kondisi dingin. Karena dibuat dalam kondisi panas, berarti tetap butuh AMP dan harus dibuat di daratan, butuh biaya besar untuk mobilisasi k Nusa Penida," jelas Gede Martajaya. 

Berdasarkan data di Dinas PU, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Klungkung, Nusa Penida memiliki total ruas jalan kabupaten sepanjang 229 kilometer.

Angka tersebut setengah dari total ruas jalan di Kabupaten Klungkung yang mencapai panjang 453 kilometer lebih. 

Pertumbuhan infrastruktur khususnya jalan di Nusa Penida dalam beberapa tahun melesat, seiring dengan perkembangan aktivitas pariwisata di daerah kepulauan tersebut.

Saat ini hampir sebagian besar jalan kabupaten di wilayah kepulauan itu sudah diaspal. 

Masyarakat Diminta Bersabar

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta belum lama ini, sempat turun ke Nusa Penida untuk meninjau lokasi proyek yang akan dikerjakan tahun ini.

Ia berharap masyarakat bisa bersabar terkait upaya perbaikan, pengaspalan maupun pelebaran jalan di Nusa Penida.

"Masyarakat agar bersabar, dan ikut mengawasi serta mendukung rencana Pemkab dalam memperbaiki, melakukan pengaspalan maupun melaksanakan pelebaran jalan demi kenyamanan dalam berkendara," kata Bupati Suwirta belum lama ini. 

Supaya proses pelebaran berjalan dengan baik, Bupati Suwirta minta kesediaan masyarakat untuk membebaskan beberapa meter aset tanah miliknya. (*)