Warga Benoa Bisa Tenang Setelah Berjuang 93 Tahun Dapatkan Kepastian Hukum Tanah Tempat Tinggal

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Warga Banjar Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung kini akhirnya bisa hidup tenang.

Perjuangan mereka untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah, yang ditempati di Benoa kini berbuah manis.

Setelah ditempati sejak 1930 tanpa adanya kepastian hukum, tanah tempat tinggalnya telah mendapatkan sertifikat.

Penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat Provinsi Bali, di Kelurahan Benoa dilakukan secara langsung oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster.

Acara tersebut diselenggarakan di Balai Banjar Mumbul, Kelurahan Benoa pada Minggu, 26 Maret 2023.

Baca juga: Buntut Penganiayaan di Desa Tinggasari Buleleng, Pelaku dan Korban Sepakat Damai

Baca juga: Tingkat Kriminalitas Masih Tinggi, Tim Gabungan Polres Badung Lakukan Patroli di Wilayah Kuta Utara

Wayan Koster mengatakan, buah manis perjuangan ini tentunya dapat terwujud dengan iringan niat baik seluruh pihak yang terlibat.

Sebagai Gubernur Bali, ia juga memiliki kebijakan untuk memberikan kepastian hukum dalam bentuk sertifikat kepada tanah negara yang telah ditempati warga Bali selama berpuluh-puluh tahun.

Namun, pemberian kepastian itu tetap harus memenuhi aturan sehingga antara warga dan pemerintah bisa mendapatkan kejelasan.

Ia juga menyayangkan, apabila nantinya tanah yang seharusnya dapat dijaga oleh warga Bali justru jatuh ditangan yang tidak tepat sehingga pemberian sertifikat menjadi salah satu keputusan yang tepat.

“Hal ini harus disyukuri warga Banjar Mumbul, Kelurahan Benoa yang telah menempati lahan sejak tahun 1930 dengan luas total 1,56 hektar karena kini tanahnya sudah bersertifikat.

Coba bayangkan di sini per are nya harganya bisa mencapai satu miliar, kalau sudah punya dua are sudah dia miliar,” kata I Wayan Koster.

Tanah yang tidak memiliki kepastian hukum, yang jelas tentu membuat orang yang menempatinya tidak akan tenang dan nyaman.

Akan banyak ancaman yang datang mulai dari pengambilan tanah oleh negara, penggusuran, dan lain sebagainya.

Warga juga tidak akan mudah untuk melakukan pembangunan, dan membuka usaha karena izin yang tidak bisa didapat.

Oleh karena itu, Wayan Koster telah meminta petugasnya segera mengecek semua tanah negara yang ada di Bali yang bisa diselesaikan agar bisa segera diselesaikan menurut aturan.

Sementara itu, Gubernur Bali ini menjelaskan kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat sepenuhnya dari Kementerian Pertanahan.

Dirinya telah berkoordinasi dengan menteri terkait, dan menteri pun mengarahkan agar dapat diselesaikan sejak beliau sempat hadir di Banjar Mumbul.

Dalam proses pembuatan sertifikat, masyarakat dipertemukan dengan orang-orang baik yang mau membantu menyelesaikan proses legalitas tanah.

Baiknya juga, dalam proses ini tidak ada pungutan sepeser pun karena didanai oleh APBN dan tidak ada hambatan yang berarti.

“Saya memonitor secara langsung proses ini dan saya bersyukur memiliki mitra kerja yang baik, Tidak cukup Gubernur Bali yang baik.

Saya sudah bilang pembuatan sertifikat hak atas tanah ini merupakan keputusan yang bijak karena masyarakat ini sudah menempati tanah sejak lama,” tambah Wayan Koster.

Sertifikat diakui Wayan Koster telah selesai sejak sebulan yang lalu, hanya saja karena padatnya jadwal membuat dirinya belum bisa menyerahkan secara resmi.

Ia berharap sertifikat yang sudah diterima dapat disimpan dengan baik, diperbanyak dan dipegang oleh anggota keluarga inti.

Yang terpenting juga agar pemilik tanah jangan sampai menjual tanah yang sudah tersertifikat atau digadaikan.

Dirinya tak akan segan untuk menarik kembali sertifikat apabila mengetahui adanya penyelewengan penggunaan tanah.

Tanah ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan untuk tempat tinggal dan diwariskan secara turun-temurun.

Atau bisa juga diperdayakan dalam rangka meningkatkan perekonomian seperti sebagai tempat membuka toko atau pusat UMKM sehingga kesejahteraan dapat tercapai. (*)