Jumlah Kasus Perkara Terus Meningkat, Kejari Jembrana Minta Ada Layanan Pengaduan dan Rumah Aman

Disisi lain, hingga saat ini Kabupaten Jembrana belum memiliki rumah aman.

"Setiap daerah sebenarnya wajib punya rumah aman dan menyediakan layanan pelaporan atau pengaduan khusus dari masyarakat terkait PPA. Kami harap bisa segera direalisasikan," tegasnya.

Terpisah, Kepala UPTD PPA, Ida Ayu Sri Utami Dewi mengatakan, penyediaan layanan pengaduan atau pelaporan khusus PPA masih sedang disusun.

Selain itu, untuk penyediaan rumah aman bagi korban terkait PPA juga masih dalam tahap pengusulan ke Pemkab Jembrana. 

"Dari kita di UPTD sudah mengajukan kajian usulan ke Dinas terkait untuk ditindaklanjuti membuat usulan ke pemangku kebijakan," 

Menurutnya, jika nantinya disetujui dengan pimpinan daerah, rumah aman di Jembrana diharapkan satu atap dengan kantor UPTD PPA Jembrana.

Sebab, petugas bakal lebih aman mengawasi atau memantau mereka yang memanfaatkan rumah aman tersebut nantinya. 

"Kita maunya rumah aman menjadi satu tempat dgn kantor UPTD agar pengawasannya lebih maksimal," tandasnya.

(*)