Bahas PMI, Pertemuan Komisi IX DPR RI dan BPJS Ketenagakerjaan, Simak Beritanya !

Sistem keagenan di BPJS Ketenagakerjaan ini, meningkatkan akuisisi segmen BPU di Provinsi Bali, tahun 2022 sebanyak 66.395 dan di tahun 2023 sebanyak 46.503 sampai April 2023.

Strategi lain yang memerlukan dukungan dari pemerintah daerah adalah program perlindungan pekerja rentan desa di mana pemerintah desa, memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 100 pekerja rentan di desa, program ini sesuai dengan Inpres 2 Tahun 2021 dan Inpres 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Menurut Kuncoro, Pekerja Migran Indonesia (PMI) ABK merupakan salah satu segmen PMI yang wajib mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepesertaan PMI di BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bali terdiri dari PMI yang bekerja di sektor hospitality dan pelayanan hotel di kapal pesiar.

Pada bulan April 2023 tercatat sebanyak 17.992 PMI yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bali.

Di Provinsi Bali terdapat Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali, Pergub ini mendukung terlaksananya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Bali.

Untuk optimalisasi kepsertaan PMI ABK, BPJS Ketenagakerjaan selalu berkoordinasi dengan BP3MI Provinsi Bali dan Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali untuk memastikan setiap PMI ABK Bali berangkat secara legal agar terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah Provinsi juga sangat mendukung melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pasal 51 ayat (6) yang menyatakan perusahaan keagenan awak kapal mewajibkan pelaut mengikuti program Jaminan Sosial Nasional secara mandiri.

Kuncoro menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan berperan sesuai peraturan tentang perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PMI sebagaimana tercantum di Permenaker Nomor 4 Tahun 2023, tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia selama PMI yang tercatat aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka PMI tersebut berhak memeroleh manfaat sesuai dengan resiko yang dialami. (*)