Megawati Tahan Air Mata, Kenang TK Saat Menutup Rakernas PDIP, Perintahkan Caleg Kampanyekan Ganjar

TRIBUN-BALI.COM -  Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menahan air matanya di hadapan ratusan kader yang mengikuti penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ketiga PDIP, Kamis (8/6/2023).

Hal ini terjadi ketika Megawati mengenang bahwa Kamis (8/6), suaminya, almarhum Taufiq Kiemas, tepat 10 tahun lalu menghembuskan napas terakhir.

Mulanya, Megawati baru selesai menyampaikan agar kader PDIP wajib memenangkan Pemilu 2024.

Kemudian, ia mengucap terima kasih atas kerja para kader dalam menyiapkan Rakernas Ketiga PDIP.

"Akhirnya pada kesempatan ini juga, saya mengucapkan banyak terima kasih, atas rencana anakku semua," ucap Megawati yang mulai menahan air matanya sembari menyeka wajahnya, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (8/6).

Sesudah itu, suasana sempat hening sejenak menunggu Megawati kembali siap berbicara.

Megawati pun melanjutkan pidatonya. Ia meminta maaf kepada kader PDIP karena melihatnya menangis.

Megawati pun menjelaskan alasannya terlihat menahan air mata. "Maaf, karena pada tanggal ini, adalah almarhum Bapak Taufiq Kiemas (TK) akan berumur meninggalkan kita bersama tepat 10 tahun," ucap Megawati terisak.

Baca juga: Pendaftar Calon Anggota Bawaslu Denpasar Baru 23 Orang, Timsel Belum Pastikan Perpanjangan

Baca juga: Dewan Klungkung Minta Pemda Tindaklanjuti Nasib Perusahaan Daerah Kertha Kosala

Setelah itu, Presiden kelima RI ini mengenang bagaimana Taufiq Kiemas semasa hidup. Kata dia, Taufiq adalah orang yang selalu bersemangat dalam bekerja. "Kita tahu beliau itu orang yang selalu semangat," kata Megawati diiringi tepuk tangan kader PDIP dan memekikkan salam merdeka.

Megawati menambahkan, Taufiq juga sosok yang menjadi teladan bagi siapapun. Taufiq, kenang Mega, juga selalu merangkul dan mencari solusi terhadap setiap persoalan.

"Dan selalu membuat terbuka tangannya untuk menolong siapapun yang membutuhkannya," tutur Megawati.

Terakhir, Megawati menjelaskan bahwa Taufiq Kiemas telah meninggalkan legasi bagi bangsa dan negara Indonesia. Legasi itu, lanjut dia, tegaknya empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhineka Tunggal Ika dan keutuhan NKRI," beber Megawati yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Dalam penutupan Rakernas kemarin, Megawati memerintahkan seluruh bakal calon legislatif (Bacaleg) PDIP untuk mensosialisasikan bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.

Megawati menginginkan supaya semua Bacaleg dapat mensosialisasikan nama Ganjar hingga ke pelosok negeri. "Sosialisasikan ke seluruh pelosok negeri siapa yang akan dijadikan calon presiden dari PDI Perjuangan yaitu bernama Pak Ganjar Pranowo," kata Megawati.

Megawati juga meminta para Bacaleg dapat menjadikan dirinya sebagai mesin pemenangan partai yang bergerak mandiri, pantang menyerah, dan cakap.

Selain itu, Megawati mengingatkan para kader mengenai pentingnya menyatu dengan rakyat. Menurut Megawati, kedekatan kader dengan rakyat dapat menjadi senjata yang tenaganya bak nuklir.

"Persatuan dengan rakyat atau akar rumput adalah senjata yang sebenarnya tenaganya seperti nuklir, maha dasyat, karena itu saya alami," tegas Megawati.

Megawati juga mengingatkan agar tiga pilar partai dapat bergotong royong guna memenangkan Pemilu 2024. "Itu yang namanya mengorganisir, bergotong royong dengan penuh semangat dan satukan tiga pilar partai sebagai mesin terbaik dalam pemenangan Pemilu ini," pungkas dia. 

Bocorkan Strategi Kampanye

PDIP mengungkapkan strategi dan pesan utama dalam kampanye mereka nanti guna memenangkan Pemilu 2024. Hal tersebut disepakati dalam butir ke-12 rekomendasi eksternal hasil Rakernas III PDIP yang ditutup pada Kamis (8/6).

Ketua DPP Bidang Politik Puan Maharani menegaskan bahwa partainya bakal terus berjuang sebagai kekuatan pemersatu. "Dengan menghadirkan kampanye yang mencerdaskan kehidupan bangsa, dan penuh dengan narasi kemajuan," ujar putri Megawati itu.

Puan mengatakan, Rakernas ini turut menegaskan bahwa Pemilu 2024 merupakan momentum sangat penting bagi transisi kekuasaan secara demokratis melalui Pemilu yang berlangsung secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, aman, dan damai.

Selain bakal berkampanye dengan narasi kemajuan, PDIP juga menjadikan kinerja Presiden Jokowi selama 10 tahun belakangan sebagai pesan kampanye.

"Menegaskan pentingnya kesinambungan keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi," kata Puan.

Rakernas III PDIP mengapresiasi kinerja dan hasil-hasil pembangunan pemerintahan Jokowi selama 2 periode. Dalam 17 rekomendasi eksternal yang disampaikan dalam penutupan Rakernas, PDIP menegaskan bahwa mereka bakal melanjutkan warisan Jokowi tersebut seandainya kembali menang Pemilu 2024 melalui Bacapres Ganjar Pranowo.

"Kesinambungan kepemimpinan, program, dan legacy dari Presiden Joko Widodo tidak hanya terbatas pada pemindahan Ibu Kota Negara," ujar Puan.

Puan mengatakan, warisan pemerintahan Jokowi juga meliputi hilirisasi industri, pembangunan koridor strategis dan konektografi melalui infrasruktur, serta mempercepat kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dengan memanfaatkan bonus demografi.

PDIP juga bertekad memperjuangkan kepemimpinan Indonesia di kancah dunia. "Seluruh komitmen keberlangsungan kepemimpinan tersebut akan dilaksanakan oleh PDI Perjuangan dan presiden terpilih dari partai," pungkas Ketua DPR RI itu.

Dorong Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun

RAKERNAS III PDIP juga menghasilkan rekomendasi untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa (Kades) dalam satu periode dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Namun, periode kepemimpinannya dikurangi dari 3 kali menjadi 2 kali. Hal itu dimuat dalam butir ke-16 rekomendasi eksternal PDIP yang dibacakan Ketua DPP Bidang Politik Puan Maharani, Kamis (8/6) sore.

"Rakernas III mendorong desa sebagai pusat kemajuan untuk mewujudkan desa kuat Indonesia bermartabat," kata Puan.

"Berkaitan dengan hal tersebut, PDIP mendorong stabilitas dan kesinambungan pemerintahan desa dengan mengupayakan perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun untuk 3 periode, menjadi 9 tahun untuk 2 periode dengan melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," papar dia.

Sebelumnya, masa jabatan Kades sudah pernah dipersoalkan dan digugat uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada awal tahun ini, khususnya terhadap Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Desa. Namun demikian, ketika itu, uji materi yang diajukan seorang warga bernama Eliadi Hulu pada Januari lalu agar masa jabatan kepala desa diperpendek itu tidak dapat diterima. Ketika itu, Eliadi meminta agar masa jabatan Kades jadi hanya 5 tahun untuk 2 periode.

"Menyatakan permohonan pemohon I berkenaan dengan pengujian Penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak dapat diterima. Menolak permohonan Pemohon I untuk selain dan selebihnya,” ucap Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan nomor 15/PUU-XXI/2023 itu kemarin, dikutip Jumat (31/3/2023).

Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, MK menyebut bahwa UUD 1945 hanya menentukan secara eksplisit pembatasan masa jabatan untuk beberapa jabatan publik.

Dalam hal ini, jabatan Kades tidak diatur dalam UUD 1945, tetapi diatur dalam undang-undang. Salah satu alasan pembedaan pengaturan demikian disebut tidak terlepas dari kekhasan pemerintahan desa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Ia juga merujuk Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021.

“Dalam batas penalaran yang wajar, pembatasan demikian tidak hanya sebatas dimaksudkan untuk membuka kesempatan kepastian terjadinya alih generasi kepemimpinan di semua tingkatan pemerintahan termasuk di tingkat desa, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan (power tends to corrupt) karena terlalu lama berkuasa," ujar Enny. (kompas.com)