Dewan Minta PDAM Evaluasi Kenaikan Tarif Air, Pelayanannya Buruk, Banyak Pelanggan Kekeringan

TRIBUN-BALI.COM - Dewan menyoroti kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) Tirta Tohlangkir atau PDAM Karangasem. Beberapa wilayah masih mengalami kekeringan namun warga tetap diminta membayar.

Anggota DPRD Karangasem, Made Juwita mengatakan, layanan yang diberikan PDAM Karangasem tak maksimal namun tarif dasar justru dinaikkan. Kenaikan meliputi beban berlangganan dari Rp 10.500 jadi 19.000. Sedangkan tarif penggunaan air dari Rp 1.500 jadi 2.800 per kubik.

Juwita mengungkapkan, naiknya tarif dasar air harus sejalan dengan pelayanan maksimal yang diberikan terhadap pelanggan. "Bukan terbalik, banyak warga yang komplain, mereka tak dapat air hampir setahun," kata Juwita, Senin (12/6).

Baca juga: Desa Harus Buat Perdes dan Awig-awig Ikuti SE, Bupati Tabanan Masih Rancang Pembentukan Satgas WNA

Baca juga: Sebuah Gudang di Hotel Discovery Kartika Plaza Terbakar, Damkar Badung Padamkan Api 2 Jam Lebih

Politisi dari Partai Nasdem ini meminta PDAM mengevaluasi bahkan membatalkan kenaikan tarif jika faktanya tidak mampu memperbaiki pelayanan. Sebagai dewan, ia melihat langsung susahnya warga mendapatkan air bersih.

"Ketika menaikan tarif, direktur berjanji akan memperbaiki pelayanan. Tetapi fakta di lapangan tak ada. Kalau memang tidak bisa memperbaiki pelayanan, kenaikan tarif air harus ditunda. Lihat warga menjerit. Dapat air sedikit, bayarnya banyak," ujarnya tegas.

Direktur Tirta Tohlangkir, Komang Haryadi Parwata mengaku terus melakukan upaya-upaya perbaikan pelayanan. Saat ini PDAM Karangasem fokus untuk serapan air Telaga Waja, memperbaiki jaringan hingga penambahan debit air.

Sementara itu, proyek rehabilitasi di Kota Bangli diprediksi berimbas pada kerusakan sambungan rumah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta atau PDAM Bangli. Diperkirakan ada 1.600 sambungan rumah yang terkena imbas proyek tersebut.

Kabag Teknik Perumda Air MInum Tirta Danu Arta, Ida Bagus Prenawa mengatakan dalam proses pengerjaan rehabilitasi saluran drainase, dipastikan akan berdampak pada pelayanan kepada konsumen. Ini karena posisi pipa sambungan rumah berada tepat di bawah trotoar. "Ketika trotoar dibongkar, tentu pipa sambungan rumah juga akan putus," ujarnya.

Untuk perbaikan, kata dia, dibutuhkan biaya Rp 690 ribu per satu titik sambungan rumah. Dengan demikian, perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk normalisasi sambungan rumah mencapai Rp 1,1 miliar lebih.

Selain sambungan rumah, Prenawa mengatakan akan ada pipa distribusi yang diganti lantaran tergerus alat berat dalam proses pembongkaran dan pengerukan saluran drainase. Namun penggantian pipa ini memang diperlukan karena kondisi pipa distribusi yang sudah uzur. (ful/mer)