Jadi Ketum Modal Rp600 Miliar! JK Tolak Wacana Munaslub Golkar, Berharap Airlangga Jadi Cawapres

TRIBUN-BALI.COM  - Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Jusuf Kalla menyebut butuh modal ratusan miliar bisa menduduki posisi ketua umum sebuah partai di Indonesia. Hal itu disampaikan JK saat memberi pemaparan dalam seminar bertajuk 'Anak Muda untuk Politik' di Gedung DPR RI, Senin (31/7).

JK mulanya menceritakan proses dirinya terjun ke dunia politik. Saat terjun di politik, JK meninggalkan dunia usaha dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). "Saya tinggalkan pengusaha apa boleh buat, kalau jadi menteri tidak boleh jadi pengusaha. Pengusaha saya kasih ke adik saya, diteruskan ke anak saya," kata JK.

Lantas, ia pun mengungkit jabatan-jabatan yang pernah ia emban mulai dari organisasi, perusahaan, hingga politik. JK juga menyinggung jabatan Ketum Golkar yang pernah diembannya pada periode 2004-2009. Kala itu, ia menjadi Ketum usai terpilih jadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

JK menyebut posisi Ketum Golkar biasanya diisi oleh pimpinan negara. Dengan posisi sebagai wakil presiden, JK mengaku biaya yang digelontorkan menjadi Ketum Golkar saat itu kecil. Kondisi itu kata dia sangat berbeda dengan hari ini. Ia menyebut biaya yang dibutuhkan jika ingin menduduki kursi Ketum Golkar hari ini sangatlah tinggi.

Baca juga: 100 Persen! Seluruh Ketua DPD I Golkar se-Indonesia Berpihak ke Airlangga Hartarto, Tolak Munaslub

Baca juga: Pencarian KM Sanjaya 86 yang Hilang Kontak di Selat Bali Akhirnya Dihentikan! Sudah Masuk Hari ke-10

Baca juga: Ini Daftar Harga Sewa Ruko Pasar Kayuambua Bangli, Mulai Dari Rp 17 Juta Sampai Rp 24 Juta

"Karena Golkar itu suka ketuanya itu pimpinan negara, saya tertinggi waktu itu ongkos hampir kecil sekali. Kalau sekarang Anda mau jadi ketua Golkar jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp500-600 miliar," katanya.

Hal itu kata JK tak hanya terjadi di Golkar, melainkan hampir pada seluruh partai politik di Indonesia. Kecuali partai yang pendirinya masih ada.

"Hampir semua partai begitu terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya, itu butuh biaya besar. Kalau dulu hanya ganti, kalau sekarang wah. Jadi itulah," kata Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu.

Partai Golkar sendiri belakangan dilanda isu Munaslub yang digulirkan beberapa senior Partai Golkar.

Mereka menilai elektabilitas Golkar jelang 2024 dalam kondisi gawat. Namun, isu itu ditepis Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan mengumpulkan 38 Ketua DPD Golkar di Bali.

Dalam pertemuan itu para Ketua DPD I Golkar se-Indonesia itu menyatakan menolak isu Munaslub.

"Pertemuan dengan 38 Ketua DPD I seluruh Indonesia di Bali kemarin dengan Ketua Umum, selain membicarakan terkait penolakan Munaslub," kata Ketua Golkar DPD I Kalimantan Barat Maman Abdurrahman saat dikonfirmasi, Senin (31/7).

Sama dengan sikap para Ketua DPD I Golkar itu, Jusuf Kalla juga menegaskan menolak wacana Munaslub Partai Golkar untuk mengevaluasi kepemimpinan Airlangga Hartarto.

JK menilai Munaslub hanya akan menurunkan marwah partainya yang akan menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024.

JK kemudian mengingatkan agar keputusan soal pencalonan presiden maupun arah koalisi Golkar sepenuhnya diserahkan kepada Airlangga yang telah diberikan mandat lewat Munas. "Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar," kata JK.

Ia juga mengingatkan agar semua kader bersatu. JK menilai perpecahan di internal Golkar hanya akan menyulitkan partai mencapai target di Pemilu.

”Bersatu aja belum tentu menang apalagi tidak bersatu dan tidak ada yang bilang mengangkat suara Golkar dalam kondisi ini kita semua orang sudah menetapkan pilihan-pilihannya sebenarnya," kata JK.

Menurut JK, semua kader mestinya bisa memahami posisi Airlangga sebagai ketua umum. Dia tak ingin Golkar terus dilibatkan dalam posisi sulit dalam menghadapi pemilu 2024.

"Berikanlah karena Airlangga sudah diberikan mandat, jangan Golkar dilibatkan situasi yang sulit, jadi siapapun harus memahami itu," kata JK.

Wakil Presiden RI dua kali itu juga tidak setuju dengan wacana Munaslub ingin mengevaluasi Airlangga.

Dia mengaku memahami posisi Golkar sebagai partai yang dekat dengan kekuasaan sehingga arah koalisi maupun dukungan capres tak bisa sekonyong-konyong langsung bisa diputuskan.

Namun, dia tetap menganggap bahwa kondisi demikian tidak sehat. Sebab, partai tak bisa mengambil keputusan secara independen. "Ini secara demokratis ini berbahaya kalau begini, partai sendiri tidak mandiri seperti itu. Nah, apabila partai diganggu makin kacau politik ini," kata JK.

Secara pribadi JK masih berharap Airlangga bisa maju menjadi calon wakil presiden (cawapres). "Saya kira itu harapannya, untuk masuk dalam cawapres harapannya," kata JK.

JK mengaku tak tahu menahu mengenai proses internal Partai Golkar menentukan arah koalisi, termasuk pengusungan capres dan cawapres untuk pilpres 2024. "Ya ini saya baca negosiasi-negosiasi terus sekarang ini. "Saya sendiri tidak terlibat tidak mengetahui banyak isi negosiasi," ujarnya. (tribun network)

Kumpul di Bali, DPD I Siap Tempur

KETUA DPD I Golkar se-Indonesia berkumpul di The Mulia Hotel, Bali pada Minggu (30/7) malam. Sebanyak 38 elite Golkar di masing-masing daerah itu bertemu dengan Ketum Golkar, Airlangga Hartarto.

Plt Ketua DPD I Golkar Papua, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pertemuan itu merupakan inisiatif dari para Ketua DPD Golkar se-Indonesia. "Jadi pertemuan ini adalah inisiatif dari kami semua, Ketua-Ketua DPD, kami meminta untuk bertemu dengan ketua umum (Airlangga Hartarto),” ungkap Doli.

Pantauan Tribun Bali, para Ketua DPD I Golkar se-Indonesia terlihat kompak mengenakan jaket kuning loreng. Bahkan, Airlangga Hartarto pun ikut mengenakan jaket loreng bernuansa kuning itu.

Jaket loreng kuning itu merupakan seragam baru. Bagaikan tentara, jaket loreng itu bertujuan untuk menunjukkan kesiapan Ketua DPD I Golkar se-Indonesia beserta jajarannya dalam rangka bertempur di lapangan menghadapi Pemilu 2024.

“Kami ini semua pakai seragam sama. Ini seragam baru kami, pakaian loreng-loreng, ini menujukkan bahwa kami siap tempur di lapangan,” jelasnya.

Selain itu, jaket loreng kuning yang dipakai oleh seluruh Ketua DPD I Golkar se-Indonesia ini sebagai bentuk soliditas Partai Golkar.

Ia berharap, Golkar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat, dan bersama-sama memenangkan Pemilu 2024 mendatang. “Kami solid, kami lanjutkan kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi dan harapan masyarakat Indonesia, dan kami berharap masyarakat bisa bersama Golkar memenangi Pemilu 2024,” tegasnya.

Pertemuan Airlangga dengan seluruh Ketua DPD I Golkar se-Indonesia itu dilakukan guna menegaskan sejumlah sikap, salah satunya soal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Doli Kurnia menegaskan, seratus persen Ketua DPD I Golkar se-Indonesia menolak adanya Munaslub. Sedangkan syarat terjadinya Munaslub adalah ketika diusulkan oleh 2/3 Ketua DPD I Golkar se-Indonesia.

“Oleh karena itu, kami ingin menegaskan, kalau ada yang mengatakan isu Munaslub itu memang diusulkan oleh 2/3, kami nyatakan, 100 persen kami di sini menolak Munaslub,” ujarnya.

Doli mengatakan, para Ketua DPD I telah bekerja dan berkonsolidasi dengan akar rumput di daerahnya masing-masing sejak beberapa tahun belakangan guna menghadapi Pemilu 2024.

Adanya isu Munaslub, kata dia, dapat menganggu konsolidasi yang selama ini telah terbangun. Terlebih, Pemilu 2024 tinggal 6 bulan lagi. “Oleh karena itu, kami tidak mau pekerjaan yang sudah kami lakukan yang tinggal 6 bulan ini, terganggu dengan hal-hal yang bisa merusak hasil konsolidasi hari ini,” terangnya.

Selain dinilai dapat merusak konsolidasi, Doli yang juga Ketua Komisi II DPR RI itu mengaku, para Ketua DPD I Golkar mencoba taat dengan komitmennya. Sebab, sebagaimana keputusan Musyawarah nasional (Munas), Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Airlangga Hartarto dipercaya untuk menahkodai partai beringin itu.

“Kami sudah putuskan ini di Munas, kami sudah putuskan di Rapimnas, dan di Rakernas. Kami komit, satu komando di bawah kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda sampai akhir periode ini nanti, tahun 2024,” tegas Doli Kurnia. (mah)

Terus Bersinergi dengan Jokowi

GOLKAR nampaknya mulai membuka kisi-kisi soal arah dukungannya pada Pilpres 2024 mendatang. Plt Ketua DPD I Golkar Provinsi Papua, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, Golkar merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi.

“Berikutnya adalah, kami menegaskan bahwa Partai Golkar ini adalah bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi,” ungkap Doli Kurnia.

Sehingga, Doli Kurnia yang mewakili Ketua DPD I Golkar se-Indonesia berharap, Ketum Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dapat terus bersinergi dengan Jokowi. Sinergi itu, kata Doli, termasuk dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang.

“Oleh karena itu kami selalu mendorong penuh agar Pak Airlangga tetap dari awal sampai akhir bersama-sama dan satu bersama Pak Jokowi. Juga termasuk menghadapi agenda Pilpres,” tegasnya.

Doli Kurnia menilai, selama ini Airlangga Hartarto telah menjalin komunikasi yang baik dengan Jokowi dan menteri jajarannya. Dia menegaskan, komunikasi yang baik dengan Jokowi, menjadi salah satu kunci penting.

“Kami sadar betul bahwa ketua umum dan Golkar bagian dari pemerintahan 5 tahun ini dan kita berharap komunikasi dan hubungan baik antara ketua umum kami dengan seluruh jajaran kementerian termasuk Pak Jokowi, itu menjadi kata kunci penting,” bebernya. (mah)