Perbekel & Bhabinkamtibmas Koordinasi Dengan BPJS Ketenagakerjaan Bahas Kepatuhan Jaminan Sosial 

TRIBUN-BALI.COM - BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), bersama perbekel dan Bhabinkamtibmas, berkoordinasi guna optimalisasi kepatuhan program jamiman sosial ketenagakerjaan sektor badan usaha di wilayah Kota Denpasar.

Kasat Binmas Polresta Denpasar, Kompol Tjokorda Gede Arim Maha Putra, S.H. menyampaikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002.

Keberadaan kepolisian di Indonesia membawa 4 peran strategis, yakni sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat serta penegak hukum terutama dalam hal kepatuhan dan ketaatan hukum yang berlaku.

"Kerjasama ini merupakan salah satu strategis untuk dengan Polri mempercepat perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia," katanya.

Baca juga: Kadek Ima Panik Lihat Motornya Tak Ada! NMAX Milik Calon Paskibraka Hilang Saat Latihan

Baca juga: RPH Denpasar Potong 200 Ekor Babi Sehari Jelang Penampahan Galungan

Ia menilai sinergi ini merupakan tugas mulia bersama, dan sebagai bukti negara hadir untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ia berharap koordinasi ini dapat menjadi contoh yang baik, bagi instansi lainnya untuk bekerja sama dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat.

Wakil Kepala Wilayah Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Kanwil Banuspa, Muhammad Ramdhoni, mengatakan jaminan sosial ketenagakerjaan, merupakan instrumen publik sebagai jaring pengaman sosial yang memberikan santunan berupa uang ataupun pelayanan.

Sebagai akibat berkurangnya atau bahkan hilangnya penghasilan, karena peristiwa kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, memasuki hari tua atau meninggal dunia.

”Jaminan sosial ketenagakerjaan ini merupakan jaring pengaman untuk mencegah terjadinya kemiskinan baru,” katanya.

Sementara itu Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), Kuncoro Budi Winarno menjelaskan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan fokus menggarap potensi masyarakat di tingkat desa.

Fokus itu ditunjang Program "Kerja Keras Bebas Cemas Masuk Desa" yang dilaunching, 06 Juli lalu program tersebut diluncurkan serentak se-Nusantara.

Program itu bertujuan mengoptimalkan akuisisi naker informal hingga tingkat terbawah yakni desa.

Desa disebut satu dari empat ekosistem yang ada, yakni UMKM dan ecommerce, pekerja rentan serta pasar.

"Jadi sasaran kami ke depan adalah menyadari bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar tinggal di desa, dan ekosistem desa masih ada di tahap perlindungan yang belum optimal, maka kami mencanangkan gerakan kerja keras bebas cemas masuk desa, supaya ekosistem yang ada di desa ini mendapatkan akses informasi maupun akses perlindungan untuk program BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.

Kalau secara angka, di Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa) ini masih di bawah 20 persen perlindungan terhadap tenaga kerja, khusus sektor informalnya.

Jadi sektor informal yang mungkin akan mendominasi sektor yang ada di desa, petani, nelayan, desa nelayan, desa tani, desa adat, desa seni, dan seterusnya.

Cakupan secara umum masih di bawah 20 persen," bebernya.

Dikatakan, masih ada 80 persen penduduk di desa belum tergarap BPJamsostek.

Secara riil, angka itu mencapai 4 juta tenaga kerja informal yang berada di desa.

"Tentu harapan kami cakupannya meningkat. Kalau target kami cakupan diharapkan meningkat dari level 20 persen saat ini. Kalau level ini masih jauh di bawah level untuk sektor formal. Sektor formal sudah 60 persen," pungkasnya. (*)